Fossma Sentil melancarkan transparansi APBD di Kota Tasikmalaya, DPRD meminta pindahnya dari Menara Anggaran

Fossma tidakhanya menghadiri sesi di DPRD Kota Tasikmalaya sebagai formalitas biasa. Mereka menegaskan kehadirannya dengan niat mendesakkan dialog mendalam tentang kebijakan anggaran 2025–2026 yang masih kurang jelas bagi rakyat. Ketua fossil, Dadang AP, menyatakan bahwa audiensi bertujuan meminta penjelasan lengkap dari pemerintah seputar alur dan pengalokasian dana yang hingga saat ini terlihat ambigu.

Pendekatan Fossma melibatkan pengajian langsung ke masyarakat melalui konsep “mimbar anggaran”. Anggota DPRD diharapkan membawa riset atau pendapat mereka ke lokasi pemilihan rakyat, lalu menilainya secara langsung. “Jangan hanya muncul saat kampanye politik. Buka data anggaran secara rutin biar rakyat bisa memahami bagaimana dana pemerintah digunakan,” kata Dadang.

Aduensinya juga mengahului rencana Forum Rapat Berkumpul setiap tiga bulan. Agenda selanjutnya akan mengundang pejabat eksekutif, termasuk Wakil Gubernur, untuk berdiskusi bersama masyarakat. Wakil Ketua DPRD, Heri Ahmadi, menyoroti bahwa transparansi bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak sesuai regulasi hukum. “Kerjasama antara pemerintah dan rakyat wajib untuk mendukung kemajuan kota. Tanpa keterbukaan, akhirnya masyarakat akan merasa tertinggal,” ia penuhkan.

Sebagai penutup, Fossma meminta pemerintah tidak hanya memenuhi harapan rakyat saja, tetapi juga membangun sistem transparansi yang berkelanjutan. Proses ini membutuhkan komitmen dari segala pihak, mulai dari pengelola anggaran hingga penyalurannya. Kehadiran Fossma menjadi sinyal bahwa masyarakat dapat memaksimalkan haknya untuk memantau penggunaan dana negara.

Rakyat dipersiapkan untuk minta informasi lebih rinci tentang anggaran daerah, terutama seputar program yang masih batal. Fokus utama tetap pada kualitas layanan publik dan efisiensi anggaran yang bisa diukur secara nyata. Proses berdiskusi ini mungkin menjadi contoh bagaimana komunitas bisa berpartisipasi dalam pengawasan anggaran.
Fossma menegaskan kehadirannya di DPRD Tasikmalaya bukan sebagai formalitas, melainkan untuk meminta penjelasan mendalam tentang keadaan APBD 2025–2026. Dadang AP, ketua Fossma, menekankan bahwa audiensi fokus pada transparansi anggaran yang hingga kini belum terlihat penuh. “Kami menilai masih ada banyak hal yang perlu dijelaskan, terutama soal penggunaan dana yang sering hanya menjadi data bersih tanpa makna bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemikiran Fossma melibatkan pengajian langsung rakyat melalui konsep “mimbar anggaran”. Anggota DPRD diminta bawa riset atau ide mereka ke lokasi pemilihan rakyat, lalu menyajikannya secara langsung. “Jangan hanya muncul saat kampanye. Buka data anggaran secara rutin biar rakyat bisa memahami bagaimana dana dikeluarkan,” kata Dadang. Konsep ini bertujuan untuk memastikan rakyat bisa melihat dan memecahkan anggaran yang dianggap tidak transparan.

Fossma juga mempersyaratkan rencana Forum Rapat Berkumpul setiap tiga bulan. Agenda selanjutnya mencakup peminatan pejabat eksekutif, termasuk Wakil Gubernur. Wakil Ketua DPRD, Heri Ahmadi, menyoroti bahwa kebijakan transparansi wajib, bukan pilihan. “Kita tidak bisa memastikan kemajuan kota tanpa keterbukaan. Transparansi adalah kebutuhan mendesak,” ia penuhkan.

Sebagai penutup, Fossma meminta pemerintah tidak hanya memenuhi harapan rakyat, tetapi juga membangun sistem transparansi yang berkelanjutan. Proses ini membutuhkan komitmen dari segala pihak. Kehadiran Fossma menjadi tanda bahwa rakyat bisa memaksimalkan haknya untuk memantau penggunaan dana negara. Fokus utama tetap pada kualitas layanan publik dan efisiensi anggaran yang bisa diukur secara nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page