AksesJalan SMA 11 Tasik Buntu di Warga Bungursari karena protes melawan PPDB

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pembersihan akses jalanmenuju SMA Negeri 11 Tasikmalaya menjadi fokus utama. Kebuntuan pengembangan infrastruktur utama memicu demonstrasi yang melibatkan berkat puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bungursari di depan Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (24/4/2026).

Aksi tersebut ditangani oleh Koordinator Lapangan Asep Depo, yang menekankan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar unjuk suara, melainkan respon terhadap ketidakpastian dalam menyelesaikan kebutuhan pendidikan. Isu ini muncul di waktu kritis—sebelumnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)—di mana jumlah siswa akan meningkat, padahal jalur akses tetap tidak layak.

“PPDB sudah terpapar secara luas, tapi jalur akses masih melanda jalan tambang atau gang sempit di belakang perumahan. Anak-anak dipaksa melintasi jalan tersebut tanpa standar keamanan,” kata Asep dalam panggilan langsung.

Salah satu tantangan utama adalah perubahan status lahan yang awal dihibahkan untuk pembangunan. Awalnya, dana untuk jalan ituruvate untuk keperluan sekolah, tetapi setelah sekolah dibangun, tuntutan untuk membayar pengembangan lahan muncul. Asep menyadari kekacauan ini mencerminkan prioritas kebijakan yang belum konsisten.

Dampaknya, siswa terpaksa berkelanjutan dengan jalur yang tidak aman. Sebelumnya, Komite Sekolah SMA Negeri 11 Tasikmalaya juga menyampaikan keluhan serupa. Ketua komitanya, Nanang Nurjamil, menjelaskan bahwa desain jalan resmi 350 meter lebar 13 meter dari kawasan Mangin hingga sekolah telah lama ada, tetapi belum terwujud fisik.

Namanya “Jalan Baru” tetap menjadi sebutan, sementara infrastruktur fisik tidak terbayangkan. Nanang menekankan bahwa pengembangan jalan merupakan hak dasar yang tidak boleh ditujukkan. Isu ini membutuhkan koordinasi lintas pemerintah, karena penyelenggaraan di tingkat provinsi dan penyelesaian lahan di tingkat kota.

Di tengah keterbatasan akses, PPDB tetap berlangsung. SMA Negeri 11 Tasikmalaya menargetkan enam kelompok belajar dengan kapasitas maksimal 240 siswa dalam tahun ini.

Permintaan akses yang adil dan segera diatasi menjadi keharusan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan di Tasikmalaya. Keterbatasan fisik yang mengendang keamanan siswa harus diselesaikan tanpa lepas, terutama di masa mendatang yang memerlukan infrastruktur yang memadukan kebutuhan akademik dan keamanan fisik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan