Setwan DPRD Jabar Resmi Pimpin ASDEPSI Nasional untuk Periode 2025-2030

Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dr. Dodi Sukmayana, secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) untuk periode 2025-2030. Prosesi pelantikan dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari Kamis, 4 Desember 2025. Bersamaan dengan momen ini, pengurus ADPSI juga dilantik.

Dodi mengungkapkan bahwa dalam kepengurusan nasional ASDEPSI, Jawa Barat dan Banten mendapatkan kepercayaan besar. Ia dan Sekretaris DPRD Banten dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris ASDEPSI.

“Alhamdulillah, saya dan Sekwan Banten diberi amanah sebagai Ketua dan Sekretaris ASDEPSI. Semoga kami mampu menjalankan tugas ini dengan amanah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi ASDEPSI maupun ADPSI,” ujar Dodi setelah prosesi pelantikan.

Menurut Dodi, langkah pertama yang akan diambil oleh ASDEPSI adalah menyusun agenda kerja yang ditujukan untuk memperkuat hubungan antar lembaga kesekretariatan DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Prioritas utamanya adalah mendorong efisiensi pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan di setiap daerah.

“Prinsip efisiensi anggaran sudah diterapkan di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat dan sekretariat DPRD lainnya, sesuai dengan arahan pemerintah pusat,” tegas Dodi.

ASDEPSI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk mendorong standarisasi layanan kesekretariatan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta membangun harmonisasi kerja sama dengan ADPSI. Hal ini dimaksudkan agar dukungan terhadap tugas-tugas legislatif di daerah semakin optimal dan terstruktur.

Pelantikan ini mendapat perhatian langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang hadir sebagai undangan utama. Dalam sambutannya, Tito menekankan peran strategis Sekretariat DPRD dalam menopang kinerja lembaga legislatif di daerah.

“Sekretariat DPRD bukan hanya urusan administrasi, tapi juga bagian vital dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Tito.

Tito juga menggarisbawahi tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait tingginya porsi belanja pegawai dan ketergantungan terhadap transfer pusat. Ia mendorong agar DPRD dan Sekretariat DPRD lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Perlu terobosan nyata. Pengawasan BUMD harus diperketat, dan sinergi dengan swasta harus dibuka lebar agar daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat,” tegasnya.

Mendagri juga menyampaikan arahan terkait sejumlah isu strategis, termasuk kesiapan daerah dalam menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah, evaluasi pengelolaan BUMD, serta tantangan fiskal jangka panjang. Ia meminta agar DPRD dan Setwan memperkuat fungsi pengawasan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas.

“Kerja pengawasan harus semakin diperkuat agar tata kelola pemerintahan daerah bisa mencapai tingkat profesionalisme yang diharapkan,” pungkas Tito.

Acara pelantikan berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh para ketua DPRD provinsi, jajaran pengurus ADPSI, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi terasa sepanjang acara.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan survei Kementerian Dalam Negeri (2025), efisiensi anggaran di 34 provinsi menunjukkan tren penurunan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 12% sejak 2023. Namun, belanja pegawai masih mendominasi hingga 48% dari total APBD, sementara kontribusi BUMD terhadap PAD hanya berkisar 6-8%. Studi LPEM FEB UI (2025) juga mencatat bahwa 67% BUMD daerah mengalami kerugian atau tidak berkembang karena tata kelola yang lemah.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kondisi ini menunjukkan dua paradoks: di satu sisi efisiensi diupayakan, namun di sisi lain struktur belanja masih timpang dan BUMD belum menjadi penopang fiskal. Artinya, efisiensi jangan hanya dilihat dari pengurangan anggaran, tapi juga dari peningkatan produktivitas belanja. Kehadiran ASDEPSI di bawah kepemimpinan Dodi Sukmayana bisa menjadi katalis untuk mendorong terciptanya standar tata kelola BUMD dan optimalisasi sektor potensial di daerah.

Studi Kasus:
Pemerintah Kota Surabaya menjadi contoh nyata dengan mengoptimalkan BUMD seperti PD Parkir dan PD Pasar sebagai sumber PAD non-pajak yang signifikan. Dengan inovasi digital dan profesionalisme manajemen, kedua BUMD ini berhasil menyumbang lebih dari 20% PAD Kota Surabaya tahun 2024.

Dengan langkah strategis dan komitmen kolektif, ASDEPSI dan ADPSI diharapkan mampu menjadi poros utama dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antar lembaga legislatif dan eksekutif, serta penguatan kapasitas aparatur, menjadi kunci untuk mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya. Ayo bersatu, berinovasi, dan bawa perubahan nyata untuk Indonesia yang lebih maju di setiap daerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page