Dugaan Skandal Fasilitas Ganda di Pemkab Tasikmalaya, Mahasiswa Melaporkan Pejabat ke Kejaksaan

Forum Mahasiswa Diaspora Kabupaten Tasikmalaya (FMDT) telah mengajukan laporan kepada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur tentang tunjangan transportasi bagi pejabat tingkat tinggi di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Keputusan ini diambil setelah FMDT mendapatkan bukti yang menguatkan bahwa beberapa pejabat tinggi masih menggunakan kendaraan dinas lengkap dengan fasilitas bahan bakar dan pemeliharaannya, meskipun telah menerima tunjangan transportasi bulanan yang bersihnya berkisar antara Rp12,5 juta hingga Rp17 juta per orang.

Ketua Umum FMDT, Alan Fauzi, menjelaskan bahwa hasil analisis terhadap dokumen keuangan daerah menunjukkan adanya potensi kerugian sebesar Rp6,97 miliar sejak pelaksanaan peraturan tersebut pada 5 Januari 2024. Ia menilai hal ini bukan hanya kesalahan administratif, melainkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah dan merusak kepercayaan masyarakat.

Praktik tersebut dianggap menyebabkan pengeluaran ganda atau double spending dari APBD pada dua komponen yang berbeda, yaitu tunjangan transportasi dan biaya operasional kendaraan dinas. Alan Fauzi menyatakan bahwa tindakan ini melanggar prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, hal ini juga berpotensi melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Alan, pejabat yang menerima kedua fasilitas tersebut dengan fungsi yang sama telah melanggar hukum dengan memperkaya diri sendiri. Hal ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang harus dituntut secara hukum.

Dalam laporannya, FMDT meminta kejaksaan untuk melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan Perbup Nomor 5 Tahun 2024. Langkah ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat yang terlibat, pengembalian dana ke kas daerah, serta tindak lanjut hukum jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan anggaran. Alan menambahkan bahwa ini merupakan tanggung jawab moral mahasiswa untuk memantau tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

“Kami tidak ingin keuangan daerah terus dirugikan oleh perilaku pejabat yang menyalahgunakan fasilitas negara. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai generasi muda yang peduli pada Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Alan Fauzi.

Menurut studi terkini, penyalahgunaan anggaran pemerintah seringkali terjadi karena ketidakjelasan peraturan atau kurangnya pengawasan. Dalam kasus ini, FMDT telah berhasil mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam memantau pemerintah agar transparansi dan integritas tetap terjaga.

Kasus ini juga mengingatkan kembali pada kebutuhan reformasi dalam sistem pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya kolaborasi antara pihak swasta, masyarakat, dan lembaga negara, diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik seperti ini di masa depan.

Pemerintah setempat sebaiknya segera mengevaluasi kembali peraturan terkait dan mengimplementasikan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini tidak hanya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan tujuan awalnya. Generasi muda seperti FMDT telah menunjukkan bahwa mereka siap berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik melalui pengawasan dan advokasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page