Wamensos Dukungan Pendirian Sekolah Rakyat Tanggapi Kasus Kekerasan Anak di Buol

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, bertemu dengan anggota DPRD RI dari Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Keduanya membahas dua perkara utama, yakni upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Banggai Kepulauan serta rencana pendirian Sekolah Rakyat di Buol.

Agus Jabo menekankan pentingnya koordinasi antara Pemda Buol dan Kementerian Sosial untuk mendorong usulan pembentukan Sekolah Rakyat. “Gubernemen daerah dianjurkan segera mengajukan proposal resmi agar dapat menjadi bagian dari program ini,” ungkapnya saat audiensi Kamis, 30 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Andhika mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi sosial Buol yang masih menghadapi berbagai kesulitan, termasuk infrastruktur jalan yang rusak, sinyal komunikasi yang lemah, serta akses pendidikan yang terbatas. Kondisi tersebut dipercaya meningkatkan ketidakpastian sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Agus Jabo membukakan kesempatan bagi Pemda Buol untuk ikut serta dalam program Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan mematahkan keterkaitan kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses pendidikan kepada keluarga miskin ekstrem. Saat ini, program tersebut telah dioperasikan di 166 lokasi di berbagai daerah dan terus dikembangkan.

Selain pembahasan tentang Sekolah Rakyat, pertemuan tersebut juga menyentuh kasus kekerasan seksual terhadap seorang siswi SD berinisial N di Banggai Kepulauan. Korban tersebut menjadi target kekerasan oleh anggota keluarga dan dijual oleh ibunya untuk menjadi pekerja seks komersial.

Agus Jabo menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah melakukan tindakan segera terhadap kasus ini. Korban kini berada di bawah perlindungan Sentra Kemensos atas perintah Menteri Sosial Saifullah Yusuf. “Penting sekarang korban sudah dievakuasi dan dilindungi, kebutuhanannya akan diatur setelah dilakukan asesmen lebih mendalam,” tuturnya.

Kegiatan berakhir dengan komitmen bersama untuk memastikan kerjasama antara Kementerian Sosial, DPRD RI, dan Pemda Buol dalam penanganan kasus perlindungan anak serta pengembangan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

Meskipun program Sekolah Rakyat telah memberikan dampak positif di berbagai wilayah, ada tantangan dalam memperluas cakupan ke daerah terpencil. Data menunjukkan bahwa 30% anak di daerah terdekat masih tidak memiliki akses pendidikan dasar. Dengan adanya dukungan dari Pemda setempat dan kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan program ini dapat meraih capaian yang lebih optimal.

Sekolah Rakyat bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas pengajar dan dukungan psikososial bagi siswa. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan taux kelulusan, tetapi juga mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Misalnya, di daerah X, sekolah rakyat berhasil mengurangi tasas pemerikan hingga 20% dalam waktu tiga tahun.

Dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi nirlaba menjadi kunci. Dengan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak, dapat terciptakan solusi yang berkelanjutan untuk memastikan setiap anak memiliki peluangan untuk bersekolah dan membangun masa depan yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan