DPRD Tasikmalaya Soroti Kekurangan Arah Strategis dalam Bidang Pertanian pada RPJMD

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Polemik terkait rencana pembangunan Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2025–2029 semakin memanas. Setelah sebelumnya dikritik karena tidak menyentuh dua hal penting, yakni pemekaran daerah dan rencana pinjaman sebesar 230 miliar rupiah, kini muncul kekecewaan baru terkait kurangnya perhatian terhadap sektor pertanian.

Andi Supriyadi, salah satu anggota DPRD Tasikmalaya, mengungkapkan keprihatinannya bahwa rencana pembangunan yang disusun tidak menampilkan komitmen yang jelas untuk mendukung petani dan buruh tani, padahal mayoritas penduduk masyarakat bergantung pada sektor pertanian. Menurut Andi, lebih dari 70 persen warga Tasikmalaya bekerja di bidang pertanian.

Dia menyebutkan bahwa dukungan kepada petani harus terlihat dalam visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Cecep–Asep, terutama dalam visi kedua yang menekankan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Pertanian adalah salah satu keunggulan Tasikmalaya, dan harus menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan,” katanya.

Misi keempat RPJMD, yang berbicara tentang pengembangan desa berdasarkan potensi lokal, diperkirakan kurang spesifik dalam menyoroti langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor pertanian. “Ada kekosongan dalam kebijakan, seperti cara pemerintah daerah akan meningkatkan kesejahteraan petani, mulai dari akses modal, alat produksi, hingga pasar hasil bumi,” tambah Andi.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar dokumen RPJMD mencakup data kemiskinan yang lebih detail, khususnya di sektor pertanian. “Perlu diketahui berapa jumlah petani yang miskin, apa penyebabnya—apakah karena kurangnya alat produksi, lahan yang terbatas, atau akses modal yang terbatas—supaya program yang dirancang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Andi, program pengentasan kemiskinan di bidang pertanian hingga saat ini masih terlihat lebih pada aspek simbolis dibandingkan pada pengembangan kemandirian petani. “Bantuan yang diberikan cenderung hanya berupa alat atau bibit, padahal harapan adalah agar petani bisa menjadi lebih mandiri dan produktif, bukan hanya bergantung pada bantuan pemerintah,” tandas dia.

Pertanian adalah pilar ekonomi yang kuat di Tasikmalaya, dan tanpa dukungan yang tepat, potensi ini akan sulit dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan keluhan dan harapan petani, serta menyusun kebijakan yang nyata dan efektif untuk mengembangkan sektor ini. Dengan begitu, sektor pertanian dapat berkembang dengan lebih sehat dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan