Di New York, semakin kuat suara yang membantah keberadaan hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Beberapa negara, termasuk Malaysia, menganggap hak ini sudah ketinggalan zaman dan perlu dihapus.
Malaysia salah satu negara yang memimpin seruan ini. Dalam sidang umum Majelis Umum PBB tahun 2025, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menekankan pentingnya menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Timur Tengah. Dia mengingatkan bahwa konflik di Palestina tidak hanya mempengaruhi daerah itu saja, melainkan akan memiliki dampak global.
Mohamad juga mengamini PBB telah lama membiarkan kekejaman berlangsung. Dia memperingatkan bahwa jika PBB tidak bisa menyelesaikan masalah Palestina, organisasi ini akan kehilangan kepercayaan dunia. Dia mendorong PBB untuk mengambil tindakan nyata, termasuk pembatasan penggunaan hak veto.
Menurut Mohamad, PBB perlu mengalami reformasi mendalam untuk tetap relevan. Salah satu langkah penting adalah membatasi atau bahkan menghapus hak veto yang dimiliki oleh AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Dia mengatakan bahwa hak ini sering digunakan untuk memblokir keputusan yang didukung oleh mayoritas anggota PBB.
Singapura juga ikut mendukung seruan ini. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyatakan bahwa hak veto harus dibatasi karena sering digunakan untuk kepentingan sempit. Dia mengingatkan bahwa dunia telah berubah sejak PBB didirikan, dan struktur saat ini tidak lagi relevan.
Dalam konflik Gaza, AS telah menggunakan hak veto enam kali untuk memblokir resolusi yang mendorong gencatan senjata. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi dalam PBB. Singapura juga menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap Palestina jika Israel tidak berhenti dari tindakan agresifnya.
Sejak serangan Israel pada Oktober 2023, lebih dari 65.000 warga Palestina telah meninggal, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Konflik ini telah menyebabkan kerusakan parah di Gaza dan kelaparan yang meluas. Israel mengklaim tindakan mereka bertujuan untuk menghancurkan Hamas, tetapi dampaknya sangat merugikan warga sipil.
Meskipun PBB telah berusia 80 tahun, banyak yang merasa organisasi ini belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah global. Reformasi yang serius diperlukan untuk memastikan PBB tetap menjadi suara dunia yang inklusif dan berdaya guna. Negara-negara yang mendukung perubahan ini harus terus berjuang agar hak veto tidak lagi digunakan untuk memblokir keputusan yang berkeadilan.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.