Pengadaan Mobil Dinas Baru di Banjar Diklaim Tidak Berkaitan dengan Keinginan Pribadi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Rencana pembelian kendaraan dinas di Kota Banjar mengundang kontroersi yang menarik perhatian masyarakat. Saat masih dilanda krisis finansial, keputusan tersebut menjadi bahan pembicaraan penting. Pertanyaan yang timbul adalah apakah pembelian ini benar-benar diperlukan atau malah merupakan pengeluaran yang tidak efisien.

Wakil Wali Kota Banjar, H Supriana, memberikan tanggapan tentang isu tersebut dengan tegas. Menurutnya, pembelian mobil dinas bukan Untuk kepentingan pribadi, melainkan tugas operasional yang penting. Mobil dinas yang saat ini digunakan sudah berusia lebih dari 15 tahun dan sering mengalami masalah teknis.

“Kendaraan yang digunakan saat ini adalah bekas dari wali kota sebelumnya tahun 2009. Saya merasa sering mengalami kerusakan, termasuk suspensi yang tidak nyaman,” kata Supriana. Kondisi ini memang mengganggu kinerja dalam melaksanakan tugas, seperti kunjungan kerja dan koordinasi dengan berbagai pihak.

Meski tampak sebagai pengeluaran besar, Supriana menjelaskan keputusan ini sudah melalui analisis mendalam untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Rencana ini juga tidak akan menggangu program-program penting lainnya yang langsung membahagiakan masyarakat.

Sementara itu, tidak semua pihak menyetujui rencana tersebut. Muhlison, Pembina Poros Sahabat Nusantara Kota Banjar, mengkritik keras keputusan tersebut. Ia menyarankan pemerintah lebih memfokuskan anggaran pada program yang langsung meningkatkan kesejahteraan warga, seperti pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Muhlison juga mengutuk anggaran yang dinilai tidak efisien. Menurutnya, pembelian mobil dinas justru merupakan pengeluaran yang tidak diperlukan, sementara kebutuhan dasar seperti program perumahan masih banyak yang belum terpenuhi.

Seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kota modern, investasi pada kendaraan dinas baru bisa menjadi langkah strategis jika didasarkan pada analisis yang matang. Studi kasus dari Kota Surabaya menunjukkan bahwa penggantian kendaraan lama dengan yang lebih efisien bisa meningkatkan produktivitas pejabat hingga 20%. Namun, penting untuk menjamin transparansi dalam pengadaan agar tidak terlihat sebagai pemborosan.

Pemerintahan yang bijak harus mampu mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya. Ketika ekonomi masyarakat masih sulit, prioritas harus terletak pada program yang langsung menguntungkan rakyat. Dalam kasus ini, penting bagi pemerintahan untuk menjelaskan dengan jelas kebutuhan dan manfaat pengadaan mobil dinas agar masyarakat lebih memahami keputusan yang diambil.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan