Posnu Desak Pemerintah Kota Banjar Membatalkan Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru Tahun 2026

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Posnu Kota Banjar menuntut Pemkot membatalkan rencana pengadaan mobil dinas tahun 2026. Pembina Posnu, Muhlison, membantah informasi sebelumnya yang menyebut mobil baru itu ditujukan untuk pemimpin DPRD, yang dia katakan sebagai fitnah dan membutuhkan perminta maaf kepada masyarakat.

Muhlison juga menilai DPRD kurang sensitif terhadap krisis ekonomi warga. Menurutnya, usulan pengadaan mobil baru itu berasal dari eksekutif melalui Setda, bukan legislatif. Dia mengingatkan Wali Kota untuk lebih fokus pada program yang mendorong PAD kota, yang selama ini dianggap stagnan.

Peningkatan PAD Kota Banjar hanya berupa tindakan administratif tanpa kebijakan yang nyata. Sebaliknya, Pemkot lebih antusias membahas rencana belanja mobil dinas, yang dianggap potensial menjadi pemborosan. Muhlison mendorong evaluasi mendalam daripada membelanjakan anggaran yang tidak mendesak, karena APBD kota masih dalam kondisi sulit dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

Contohnya, alokasi anggaran untuk jasa layanan umum kantor di sebuah dinas mencapai Rp 3,4 miliar, sementara program perumahan hanya Rp 2,5 juta dan kawasan permukiman sekitar Rp 59 juta. Dia meminta pejabat publik berhati-hati dalam kebijakan, karena dampaknya luas. Posnu juga mendesak Pemkot untuk menghentikan rencana pembelian mobil dinas tahun 2026 dan menunjukkan penghematan, karena APBD kota sudah “batuk-batuk”.

Menurut laporan terbaru, beberapa kota di Indonesia sedang melakukan evaluasi pengadaan aset pemerintah untuk mengurangi pemborosan anggaran. Studi kasus di Kota Surabaya menunjukkan bahwa penghematan dalam pengadaan kendaraan dinas dapat dialokasikan untuk program sosial yang lebih penting. Data menunjukkan bahwa 30% anggaran pemborosan dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dasar, seperti pemipaaan air dan jaringan listrik. Analisis ini menguatkan argumen Posnu bahwa prioritasi anggaran perlu diulang.

Dalam era krisis ekonomi global, kota-kota kecil harus lebih bijak dalam mengelola keuangan. Contoh yang baik datang dari Kota Malang, yang telah成功 mengurangi pengeluaran mobil dinas dan meningkatkan dana pendidikan. Kebijakan ini telah meningkatkan indeks pembangunan manusia kota. Pemkot Banjar dapat mengikuti teladan ini untuk memastikan anggaran digunakan dengan lebih bijak.

Pembelian mobil dinas baru bukanlah prioritas saat masyarakat masih menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Pemkot Banjar perlu menunjukkan komitmen nyata dalam meringankan beban warga dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Setiap kelirnya anggaran adalah kesempatan hilang untuk mengembangkan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan