Legislator Harapkan Prabowo Menggunakan Hak Veto di Sidang PBB

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Amerika Serikat telah berulang kali menggunakan hak veto untuk membatalkan resolusi PBB terkait situasi di Gaza, Palestina. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang akan berpidato di Sidang Umum Majelis PBB, diharapkan akan mengangkat isu ini. Hak veto, yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti AS, China, Prancis, Rusia, dan Inggris, tercatat dalam Piagam PBB. Namun, penggunaan hak veto sering kali menjadi sumber kontroversi.

Oleh Soleh, anggota Komisi I DPR RI, berharap Prabowo akan menekankannya dalam pidatonya. Dia juga bersyukur karena Prabowo dapat mendorong penghentian genosida di Gaza. Selain itu, Soleh menginginkan Prabowo bisa mendorong reformasi di PBB, terutama terkait Hak veto yang dianggap tidak lagi wajar.

Selain isu veto, Prabowo juga diharapkan membawa isu perubahan iklim dalam pidatonya. Oleh menegaskan bahwa perubahan iklim saat ini sudah sangat drastis, dengan fenomena seperti penipisan lapisan ozon, peningkatan suhu, dan mencairnya es di kutub. Selain itu, agar negara-negara dunia bisa berinvestasi di Indonesia juga dijadwalkan dibahas.

Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia pertama dalam 10 tahun yang hadir langsung di Sidang Umum PBB. Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan bahwa tema sidang ini adalah “Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights.” Sidang tersebut bertujuan memperbarui semangat multilateralisme di tengah kondisi global yang semakin kompleks.

Prabowo dijadwalkan tiba di Amerika Serikat pada 23 September. Selain berpidato di sidang umum PBB, ia juga akan menghadiri berbagai agenda lain di New York. Setelah itu, Prabowo akan melanjutkan kunjungan ke Jepang, Kanada, dan Belanda sebelum kembali ke Indonesia pada akhir September. Sidang Umum PBB ke-80 dimulai pada 9 September 2025, dengan Debat Umum Tingkat Tinggi dijadwalkan pada 23 September 2025.

Prabowo Subianto memiliki kesempatan emas untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam isu-isu yang kritis, baik itu konflik Palestina-Gaza, perubahan iklim, atau peluang investasi. Dengan kehadiran langsungnya di PBB, ia bisa mengangkat suara Indonesia di panggung internasional dan mendorong perbaikan sistem multilateralisme yang lebih adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan