Penanganan dana pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah mengalami kenaikan hingga Rp 10,21 triliun

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menerima dana sebesar Rp 10,21 triliun untuk melaksanakan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025. Alokasi ini mencakup pembangunan fisik yang dimulai tahun ini serta pembiayaan kontrak tahun jamak (MYC) untuk tahun 2026.

Roy Rizali Anwar, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, menerangkan bahwa pelaksanaan program ini merupakan tanggung jawab Kementerian PU sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2025. Prosesnya meliputi penerimaan usulan dari pemerintah daerah hingga penetapan daftar kegiatan yang disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PU pada 25 Agustus 2025.

Selain itu, Roy memaparkan bahwa total dana yang disediakan untuk kegiatan fisik mencapai Rp 9,91 triliun untuk 439 proyek, sementara sisa Rp 297 miliar digunakan untuk dukungan teknis. Diharapkan dengan dana tersebut, dapat ditargetkan perbaikan jalan sepanjang 1.611 kilometer dan jembatan sepanjang 458 meter.

Program IJD 2025 dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama melibatkan Rp 4,34 triliun untuk membangun 781 kilometer jalan dan 129,42 meter jembatan. Tahap kedua dengan anggaran Rp 3,03 triliun akan membangun 511,40 kilometer jalan. Tahap ketiga beranggaran Rp 1,62 triliun untuk 282 kilometer jalan dan 30 meter jembatan. Selain itu, ada juga rencana pemenuhan MYC untuk tahun 2026 sebesar Rp 1,21 triliun untuk 36,65 kilometer jalan dan 298,68 meter jembatan.

Roy menambahkan bahwa pelaksanaan MYC akan dipercepat dalam waktu dekat karena kondisi cuaca yang ekstrem pada bulan-bulan terakhir tahun ini. “Kondisi cuaca saat ini, terutama di bulan September hingga Desember, biasanya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek jalan,” ujarnya.

Program IJD pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas jalan daerah.

Seperti yang diketahui, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya telah mengumumkan bahwa anggaran IJD tahun ini mencapai Rp 4 triliun. Hingga 15 Juli 2025, Kementerian PU telah menerima 2.995 usulan proyek jalan daerah dari 515 pemerintah daerah. Dody menambahkan bahwa program ini akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan, meskipun belum ada informasi spesifik tentang daerah mana yang akan prioritas.

Menurut Dody, pelaksanaan proyek fisik diharapkan dapat dimulai pada awal kuartal III 2025, dengan waktu penyelesaian yang bervariasi hingga akhir tahun 2025 atau kuartal I 2026, tergantung pada kondisi jalan yang akan diperbaiki.

Peningkatan anggaran untuk perbaikan jalan daerah menjadi Rp 10,21 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia. Ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas jalan, tetapi juga mendukung perekonomian daerah dan mempercepat distribusi pangan serta energi. Dengan rencana yang jelas dan alokasi dana yang signifikan, diharapkan program ini dapat menunjang pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Peningkatan anggaran untuk perbaikan jalan daerah menjadi Rp 10,21 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia. Ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas jalan, tetapi juga mendukung perekonomian daerah dan mempercepat distribusi pangan serta energi. Dengan rencana yang jelas dan alokasi dana yang signifikan, diharapkan program ini dapat menunjang pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Selain itu, dengan adanya program IJD, diharapkan konektivitas antarwilayah akan semakin baik, sehingga akan memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif pada berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Dengan demikian, perbaikan jalan daerah bukan hanya sebagai investasi fisik, tetapi juga sebagai investasi untuk masa depan bangsa.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page