Sidang DPR Terbaru: MKD Siap Membahas Kasus Sahroni dan Eko Patrio Minggu Depan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Proses etik terhadap lima anggota DPR nonaktif akan segera dimulai. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan menghadirkan lima legislator tersebut dalam sidang etik pada pekan depan. “Kita akan memanggil mereka semua,” ujar Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Hal ini disampaikan setelah rapat verifikasi sebelumnya telah diselesaikan.

Tidak ada tanggal pasti yang diberitahu terkait jadwal sidang. Dek Gam menjelaskan bahwa pihak MKD akan melakukan rapat internal untuk menentukan waktu yang tepat. “Minggu depan kita akan memberitahu, jangan khawatir. Kami akan merapatkan dulu, yang penting sidang bisa dilanjutkan,” katanya. Saat ditanya status undangan, ia mengonfirmasi bahwa belum dikirim.

Beberapa waktu lalu, lima anggota DPR RI dinonaktifkan akibat protes publik. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Surya Utama (Uya Kuya) dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Studi kasus terkait nonaktifan anggota DPR sebelumnya menunjukkan bahwa proses etik sering menjadi langkah terakhir setelah adanya dugaan pelanggaran etik atau tindakan yang merugikan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, hal ini menandakan adanya upaya terus-menerus untuk mempertahankan integritas lembaga legislatif. Data dari tahun 2023-2025 menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran etik yang melibatkan anggota parlemen, dengan sebagian besar kasus berakhir pada sanksi nonaktifan.

Masyarakat juga semakin aktif dalam memantau dan mengkritik tindakan anggota parlemen. Inisiatif like ini sering kali mendorong partai politik untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar aturan. Sebuah analisis menunjukkan bahwa adanya tekanan publik dapat mempercepat proses penyelesaian kasus etik di DPR.

untuk lebih menjaga integritas dan keseriusan DPR RI dalam mempertahankan nama baik institusi, hal ini penting karena masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap tindakan para pengambil keputusan. Setiap langkah yang diambil harus transparan dan bersifat konsekwensi, sehingga dapat mengukuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan