Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pernah menggemparkan publik dengan serangkaian kebijakan pendidikan dan sosial yang dianggap tegas. Namun, seiring waktu, lingkaran diskusi mengenai kebijakan-kebijakan tersebut mulai mengembang.
Kebijakan yang pernah menjadi sorotan, seperti ajaran sekolah lebih awal, program pendidikan militer untuk siswa masalah, pelarangan mengendarai motor di sekolah, pembatasan wisata belajar di luar Jawa Barat, hingga batasan aktivitas malam bagi pelajar, kini tidak lagi menjadi topik utama di berbagai daerah.
Salah satu aturan yang paling diperdebatkan adalah keharusan masuk sekolah pukul 06.30 WIB untuk semua jenjang pendidikan di Jawa Barat. Inisiatif ini, yang bertujuan untuk membina disiplin, menuai kritik karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis setiap wilayah.
Di Tasikmalaya, pemerintah lokal memilih untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan budaya setempat. Sekolah-sekolah di kota ini tetap memulai pelajaran pukul 07.00 WIB bagi siswa SD dan SMP, berbeda dengan peraturan yang ditetapkan gubernur.
Selain peraturan jam masuk, Dedi Mulyadi juga mengajukan program pendidikan karakter berbasis militer untuk siswa berperilaku masalah di beberapa kabupaten dan kota. Program ini diharapkan mampu menyemai nilai disiplin dan moral pada generasi muda. Namun, di Tasikmalaya, program serupa belum pernah dijalankan meskipun pernah direncanakan.
Untuk Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS), beberapa sekolah SMA/SMK di Tasikmalaya telah mengikuti inisiatif ini. Melalui program tersebut, gubernur menuju ke sekolah untuk menaikkan kuota siswa per kelas menjadi 50 orang, padahal jumlah yang direkomendasikan hanya sekitar 30 siswa.
Saat ini, tidak ada kabar lanjutan mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan, program PAPS sudah tak lagi menjadi fokus, dan tidak ada pihak sekolah yang mau mengomentari program tersebut.
Azka Sudrajat, komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Tasikmalaya, menyatakan bahwa kebijakan gubernur memperlihatkan semangat untuk menangani masalah sosial anak di Jawa Barat. Namun, harus ada evaluasi agar kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
Kebijakan pendidikan dan sosial yang dibawa Dedi Mulyadi awalnya dipuji karena komitmennya yang kuat. Namun, tantangan implementasi menunjukkan bahwa perubahan sosial membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif. Masih banyak pelajaran yang bisa dipetik dari upaya ini, baik untuk pemangku kepentingan maupun masyarakat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.