Pembahasan Dampak PPN oleh Purbaya: Penurunan 1% Berarti Pendapatan Kurang Rp 70 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data bahwa setiap penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% akan mengakibatkan kerugian pendapatan negara hingga Rp 70 triliun. Sebelumnya, ia pernah menyetujui gagasan untuk menurunkan tarif PPN dari 11% ke 9%, bahkan hingga 8%. Namun, setelah menjadi Menkeu, Purbaya menjelaskan bahwa ia harus lebih cermat dalam mengambil keputusan.

“Saya pernah ngomong semata-mata, ‘Ya, turunkan saja ke 8%’ ketika belum menjadi Menteri Keuangan. Tetapi saat sudah menjabat, setiap penurunan 1% berarti kerugian Rp 70 triliun. Itu benar-benar menganggu anggaran negara. Oleh karena itu, kita harus berpikir matang,” ungkap Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (28/10/2025).

Menurut Purbaya, penurunan tarif PPN harus didasarkan pada kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak dan cukai secara efektif. Mengingat hal tersebut, ia berencana untuk memperbaiki sistem penerimaan negara selama dua bulan ke depan agar dapat menilai dampak perubahan tarif tersebut pada pertumbuhan ekonomi.

“Saya akan memfokuskan diri untuk memperbaiki sistem ini hingga dua triwulan mendatang. Pada akhirnya, saya bisa melihat seberapa besar potensi pajak yang sebenarnya dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Purbaya. Hanya dengan itu, ia dapat menentukan penurunan tarif PPN yang optimal tanpa mengganggu kestabilan keuangan negara.

Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan bergegas menurunkan tarif PPN sebelum memastikan kinerja sistem perpajakan negara telah optimal. “Saya perlu hati-hati karena baru menjabat selama sebulan dan sistem masih dalam perbaikan. Akhir tahun ini, saya akan mempelajari semua data secara rinci. Jika saya berbuat sembarangan seperti koboi, bisa jadi defisit menjadi lebih besar dari 3%, dan itu akan menimbulkan masalah serius,” tambahnya.

Dengan demikian, Purbaya menunjukkan komitmennya untuk memastikan keputusan terkait pajak berdasarkan analisis yang matang dan data yang akurat, bukan hanya berdasarkan visi semata-mata.

Meskipun penurunan tarif PPN dapat memberikan manfaat pada konsumen, Purbaya lebih memprioritaskan kestabilan keuangan negara. Ia menggambarkan pentingnya sistem perpajakan yang efisien dan transparan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak mengganggu keseimbangan keuangan negara.

Setelah beberapa perubahan regulasi terkait pajak, penting untuk memantau dampaknya terhadap ekonomi. Data terbaru menunjukkan bahwa efisiensi dalam pengumpulan pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem perpajakan yang lebih baik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Dengan demikian, ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memfokuskan diri pada perbaikan sistem perpajakan.

Contoh studi kasus dari negara seperti Singapura telah menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi jika disertai dengan perbaikan efisiensi. Namun, tanpa sistem yang kuat, penurunan pajak hanya akan menimbulkan defisit anggaran. Oleh karena itu, Purbaya benar-benar tepat dalam mengutamakan perbaikan sistem sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Terakhir, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi sistem perpajakan agar dapat merespon perubahan ekonomi dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merugikan kestabilan keuangan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page