Rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memanfaatkan pinjaman daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah diajukan dan dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Keputusan ini menimbulkan perbincangan publik karena kemampuan fiskal daerah dianggap kurang mampu mendukung visi pembangunan yang ambisius.
Salah satu pihak mengemukakan pendapat bahwa jumlah pinjaman senilai Rp 230 miliar untuk Tasikmalaya dianggap berlebihan. Menurut pihak tersebut, keputusan ini terkesan mewah karena keuangan daerah masih relatif terbatas.
Ketika ditanya lebih lanjut, pihak yang sama menyatakan bahwa, secara prinsip, pinjaman daerah boleh dilakukan untuk mempercepat program pemerintah daerah. Namun, keputusan tersebut harus diukur dengan keterbatasan dana daerah yang mayoritas berasal dari transfer dari pemerintah pusat.
Data menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Tasikmalaya masih bergantung pada pajak properti, pajak listrik, dan pajak kendaraan bermotor. Kenaikan pendapatan ini bukan karena pertumbuhan ekonomi, melainkan akibat regulasi baru yang berlaku.
Menurut keterangan, Tasikmalaya memiliki kapasitas fiskal terendah di Jawa Barat, yang mana pengeluaran publik untuk kebutuhan operasional pun sangat terbatas. Data APBD tahun 2025 menyatakan bahwa belanja pegawai, termasuk guru, mencapai 44% dari total APBD. Sementara belanja untuk barang dan jasa hanya 17%, dan belanja infrastruktur hanya 6,5%.
Pemerintah daerah Tasikmalaya berencana untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur dalam dua tahun pertama masa jabatan. Namun, menurut pihak kritis, target tersebut tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. Pinjaman Rp 230 miliar yang direncanakan untuk tahun 2026 dianggap hanya sebagai penyembuhan sementara, bukan solusi jangka panjang.
Menurut analisis terbaru, daerah yang memiliki potensi ekonomi gering seperti Tasikmalaya harus lebih hati-hati dalam mengelola utang. Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data yang akurat dan realistis, bukan hanya pada ambisi politik. Selain itu, perlu adanya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Studi kasus di daerah lain menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh utang harus diawasi secara ketat untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat. Investasi yang tepat dan pemantauan yang efektif dapat meminimalkan risiko utang yang tidak berkelanjutan.
Dalam konteks ini, penting bagi Pemkab Tasikmalaya untuk mengevaluasi prioritas pembangunan dan memastikan bahwa setiap uang yang dikeluarkan memberikan dampak yang nyata bagi pengembangan daerah. Hal ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga.
Mengelola keuangan daerah dengan bijak adalah kunci agar pembangunan berkelanjutan dan tidak hanya menjadi beban bagi generasi mendatang.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.