Persiapan 350 Kavling Relokasi oleh Pemerintah di Rempang Dimulai

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Pekerjaan Umum sedini hari ini sedang mengembangkan area perumahan di Tanjung Banun, Batam, Kepulauan Riau. Wilayah ini akan dijadikan tempat bagi masyarakat yang terpengaruh dari pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

Pemerintah telah menyediakan fasilitas dasar di lahan seluas 36,77 hektar, termasuk jalan, sistem drainase, lampu jalan umum, jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah terpadu (TPS-3R), ruang umum, serta pusat kesehatan masyarakat. Total biaya proyek ini dibandrol sekitar Rp 164,78 miliar.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menuturkan bahwa proyek ini dilakukan bersama Badan Pengelola Batam dan Kementerian Transmigrasi. Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur umum.

“Kementerian PU Cipta Karya membantu dalam pembangunan lahan dan fasilitas umum seperti puskesmas dan ruang terbuka hijau,” ungkap Dewi saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Selain itu, mereka juga bertugas untuk menyiapkan lahan sebelum Kementerian Transmigrasi membangun rumah-rumah untuk penduduk yang akan dipindahkan. Dewi menjelaskan bahwa 250 persil sudah selesai direncanakan, sedangkan yang tersisa 100 persil akan diselesaikan pada akhir November 2025.

“Insyaallah, 100 persil lainnya akan selesai pada akhir November. Kementerian Transmigrasi baru mulai membangun rumah, dengan target awal 100 unit. Saya tidak tahu kapan pasti proyek itu akan selesai,” tambahnya.

Penataan Tanjung Banun, Batam, termasuk dalam tujuh proyek penataan permukiman pribadi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Total dana yang dialokasikan Kementerian PU untuk tujuh proyek ini mencapai Rp 401,24 miliar.

Sedangkan tujuh lokasi tersebut mencakup Penataan Medan Belawan Bahari di Kota Medan, Penataan Permukiman Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tanjung Banun di Kota Batam. Selain itu, ada juga optimalisasi Penataan Panjunan di Kota Cirebon, pembangunan infrastruktur untuk relokasi korban Gunung Ruang di Sulawesi Utara, Penataan Bahodopi di Kabupaten Morowali, dan Penataan Lelilef Waibulan di Kabupaten Halmahera Tengah.

Inisiatif ini bukan hanya mengenai pembangunan fisik, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan solusi bagi masyarakat yang terpengaruh oleh pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya fasilitas dasar yang lengkap, diharapkan warga dapat memulai kehidupan baru dengan lebih nyaman dan teratur. Pelaksanaan proyek ini juga menunjukkan sinergi antar kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan