Peningkatan Inflasi Daerah Melebihi Rata-Rata Nasional, Mendagri Harapkan Pemda Segera Tangani

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengatur harga komoditas penting. Ia menekankan bahwa tindakan cepat diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.

Dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025), Tito menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Acara ini juga membahas Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah.

Data BPS menunjukkan bahwa inflasi nasional pada September 2025 mencapai 2,65 persen secara tahunan. Namun, variasi inflasi di berbagai daerah memerlukan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Tito secara spesifik menyebut beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga di banyak wilayah, seperti cabai merah (235 kabupaten/kota), telur ayam ras (229 daerah), dan daging ayam ras (190 daerah).

Walaupun beberapa komoditas, misalnya beras, tetap terkontrol, Tito mendesak pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap komoditas lain yang harganya naik. Ia meminta mereka untuk bekerja sama dengan distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha untuk memerangi inflasi. Jika daerah termasuk dalam kategori inflasi tinggi, segera dilakukan koordinasi internal dan dengan stakeholder terkait.

Dalam pengendalian harga, Tito menegaskan pentingnya memastikan kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Jika terdeteksi praktik penimbunan yang mengganggu pasaran, tindakan hukum akan diambil. “Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas, itu nakal-nakalnya di lapangan,” kata Tito.

Untuk daerah dengan pasokan yang kurang, Tito mendorong kerja sama dengan wilayah penghasil atau pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menurunkan biaya distribusi. Ia juga mendukung upaya penanaman komoditas seperti hidroponik di Kota Makassar dan pemanfaatan lahan kosong di Kota Surabaya.

Jika daerah tidak mampu mengendalikan harga dengan baik, pemerintah pusat bersedia turun tangan. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Bapanas akan bekerja sama untuk mengintervensi pasar. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan perwakilan dari berbagai institusi terkait.

Mengendalikn inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci bagi stabilitas perekonomian.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan