BPJS Watch Meminta Transparansi dalam Proses Seleksi Dewan Komisaris BPJS

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026-2031 sedang menjadi perhatian publik. Dua organisasi pemantau, BPJS Watch dan Indonesian Audit Watch (IAW), mengungkapkan kekhawatiran tentang adanya kecurangan dan potensi konflik kepentingan dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Dalam pernyataan yang berjudul “#SaveJamsos Indonesia, Agar BPJS Tidak Jadi Bancakan”, kedua organisasi tersebut mengemukakan beberapa isu, seperti indikasi intervensi politik dalam pembentukan Pansel, keterlambatan penerbitan Keppres Nomor 104/P dan 105/P tahun 2025, serta waktu pendaftaran yang sangat singkat, hanya tiga hari saja.

BPJS Watch juga menerima banyak laporan masalah teknis selama proses pendaftaran online, mulai dari gagal mengunggah dokumen, error server, hingga perubahan lembaga tujuan tanpa persetujuan peserta. Selain itu, hasil seleksi administrasi juga dinilai kurang transparan karena hanya delapan calon Dewas yang lolos, yang terdiri dari unsur pekerja dan pemberi kerja di masing-masing BPJS. Beberapa nama yang lolos bahkan masih aktif sebagai pengurus partai politik, Hal ini dianggap melanggar aturan seleksi.

“Kami mendesak agar proses seleksi diulang secara transparan dan objektif. Kami sudah mengajukan somasi dengan batas waktu respons dalam waktu 1×24 jam. Jika tidak ada tanggapan, kami siap melangkah hukum,” ujar BPJS Watch dalam konferensi pers daring, Minggu (26/10/2025).

Kedua organisasi juga kritis terhadap Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang dianggap gagal menjaga independensi karena berperan ganda sebagai pengawas dan pelaksana seleksi, sehingga potensial konflik kepentingan timbul. Mereka meminta pemerintah memastikan seluruh tahapan rekrutmen pimpinan BPJS berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bebas intervensi politik.

“BPJS adalah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat. Jangan biarkan menjadi alat kekuasaan,” demikian penutup pernyataan mereka.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa transparansi dalam proses seleksi kepemimpinan lembaga publik seperti BPJS sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sebuah studi tahun 2024 dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 68% masyarakat sangat peduli dengan keterbukaan proses seleksi di BPJS karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan manajemen dana jaminan sosial.

Analisis unik dan simplifikasi: Proses seleksi yang kurang transparan dapat merusak kepemimpinan BPJS. Keterlambatan regulasi, kesalahan teknis, dan adanya calon yang berkonflik kepentingan memang menjadi tantangan. Namun, dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif, terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas pemilihan pimpinan BPJS.

Studi kasus: Dalam kasus pemilihan pimpinan BPJS tahun 2019, terungkap adanya pengaruh politik yang mengakibatkan kontroversi dan kejatuhan kepercayaan masyarakat. infografis

Setiap lembaran peraturan dan langkah transparansi yang diambil sekarang menjadi pelajaran berharga agar BPJS tetap berdiri sebagai lembaga yang integral untuk kelestarian sistem jaminan sosial di Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas BPJS akan menentukan kualitas jaminan sosial masa depan.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page

Tinggalkan Balasan