Kebijakan Korektif untuk Membangun Kembali Perekonomian Nasional

Koreksi terhadap hal-hal yang salah atau tidak tepat seharusnya diinterpretasikan sebagai suatu kenyataan. Sejarah peradaban telah menunjukkan bahwa pada saat yang tidak terduga, koreksi akan terjadi melalui kebijakan, tindakan, atau metode tertentu.

Hal seperti ini terbukti saat pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini terus melaksanakan langkah-langkah korektif dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Menurut rencana, Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memulai seri koreksi tersebut, dengan fokus awal pada tata kelola keuangan negara dan daerah.

Namun, tak disangka, Menkeu juga mengungkapkan masalah lain yang merugikan perekonomian, seperti adanya penyelundupan berbagai produk manufaktur. Bagi masyarakat umum, hal ini wajar, karena saat ini korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih marak.

Korupsi yang telah menyebabkan negara kerugi ribuan triliun rupiah menjadi bukti nyata tentang rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. Selain korupsi, Menkeu juga mengungkapkan adanya dana pemerintah daerah yang tertinggal di perbankan, yang juga menunjukkan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Data ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tahun 2025 yang ditargetkan Rp 306,9 triliun, sedangkan dana Pemda yang tertinggal di bank sampai Agustus 2025 mencapai Rp 233,11 triliun.

Fenomena pengendapan dana Pemda di bank telah terjadi selama bertahun-tahun dan sering menjadi topik pertanyaan. Pada tahun 2023, jumlah dana Pemda di perbankan mencapai Rp 203,42 triliun, dan tahun 2024 tercatat Rp 192,57 triliun. Tujuan pengendapan dana tersebut tak pernah dijelaskan dan sulit dipahami.

Oleh karena itu, upaya efisiensi anggaran yang dilaksanakan Presiden, termasuk koreksi atas dana bagi hasil (DBH) ke daerah, sangat logis. Beberapa pihak mungkin merasa terganggu oleh kebijakan ini, tetapi niat baik dan keberanian untuk melakukan koreksi patut didukung, diperkuat, diawasi bersama, dan penting untuk menjaga konsistensi.

Meski diperlukan untuk mengingatkan, penting untuk menerapkan prinsip pelhati-hati (prudent) dalam rangka koreksi keuangan. Hal ini berarti koreksi harus diukur dan kredibel agar tidak menimbulkan guncangan di perekonomian nasional. Efektivitas dan hasil dari langkah-langkah koreksi memerlukan proses dan waktu, tetapi sebagai bentuk terapi kejut (shock therapy), ini sangat penting karena efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah masih rendah.

Koreksi pertama dilakukan dengan meningkatkan likuiditas perbankan. Pemerintah menarik Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan ke lima perusahaan. Likuiditas perbankan yang kuat mendukung sektor riil, sehingga dapat menyerap semua sub-sektor dan meningkatkan produktivitas usaha nasional.

Koreksi kedua menuntut efektivitas penyerapan anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mengingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap sesuai jadwal akan ditarik kembali. Koreksi juga berlanjut dengan pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dialokasikan ke daerah.

Rangkaian koreksi ini terus menjadi bahan diskusi di berbagai komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui langkah-langkah korektif ini. Dengan koreksi pengelolaan keuangan negara, Presiden Prabowo, melalui Menteri Keuangan, mengajak semua pihak untuk berbuat bijak.

Sikap pertama yang perlu diutamakan adalah keberanian untuk jujur. Akui bahwa efektivitas pengelolaan keuangan negara masih rendah. Karena tata kelola yang tidak efektif, korupsi marak, dan kebijakan yang kurang kreatif causing triliunan rupiah dari anggaran Pemda hanya bisa disimpan di bank.

Padahal, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum dan meningkatkan layanan publik, seperti di bidang pendidikan atau kesehatan. Selain keberanian bersikap jujur, Presiden juga mengajak masyarakat untuk realistis terhadap kondisi keuangan negara dan kinerja perekonomian yang belum cukup kuat untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan berpijak pada kenyataan seperti itu, pemanfaatan potensi kekuatan nasional, termasuk dana negara, seharusnya diprioritaskan untuk memulihkan produktivitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk sepakat menetapkan prioritas yang berfokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama dengan mengingat lebih dari tujuh juta pemuda Indonesia yang masih pengangguran.

Kecenderungan peningkatan angka pengangguran sulit dihindari karena stagnasi produktivitas dunia usaha nasional akibat penurunan penjualan dan permintaan konsumen. Unit bisnis besar yang tidak mampu bertahan memilih berhenti berproduksi, seperti PT Sepatu Bata dan PT Sritex. Hal ini juga tercermin dari putusan pailit di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2024, Mahkamah Agung memutuskan 195 perkara pailit, dan sepanjang tahun 2025, sudah memutuskan puluhan perkara pailit. Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah penurunan daya serap dunia usaha nasional terhadap tawaran kredit perbankan.

Gambaran perekonomian rakyat, khususnya dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sangat memprihatinkan. Data Kemenkop dan UKM menyebutkan pada 2021, jumlah pelaku UMKM mencapai 64,2 juta unit dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar.

Pasca pandemi COVID-19, kondisi UMKM sangat mengecewakan. Menurut asosiasi UMKM, tak kurang dari 30 juta unit usaha bangkrut. Progres pertumbuhan UMKM tahun-tahun terakhir belum jelas. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM terus menurun hingga akhir 2024, mencapai 3 persen.

Untuk meringankan beban pelaku UMKM yang bangkrut, Presiden Prabowo telah merealisasikan kebijakan penghapusan hutang mereka. Oleh karena itu, wajar jika Presiden terus mencari solusi baru untuk memulihkan dinamika dan produktivitas perekonomian nasional melalui kebijakan korektif. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi nasional, terutama dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah.

Setiap langkah koreksi yang diambil harus didukung dengan keberanian dan kejujuran, serta pengawasan yang ketat. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat memulihkan stabilitas dan kinerja perekonomian agar semua elemen masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page