Pembelotan pajak melonik melalui WhatsApp capai 28.390 orang di Purbaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan perbaruan terkait laporan yang diterima melalui kanal WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’ (LPP) dengan nomor 082240406600. Hingga 24 Oktober 2025, jumlah total laporan yang masuk telah mencapai 28.390. Sebelumnya, pada 17 Oktober, angka tersebut masih 15.933. LPP ini resmi diluncurkan pada 15 Oktober 2025.

Dalam briefing media di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Purbaya menyatakan bahwa pada 24 Oktober pukul 08.00 WIB, LPP telah menerima 28.390 laporan. Ia juga menyadari bahwa pertumbuhan laporan mengalami penurunan.

Dari total tersebut, 14.025 laporan telah diverifikasi. Rinciannya, 722 laporan berupa aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sisanya termasuk dalam kategori lainnya. Sementara itu, 14.365 pesan masih dalam proses verifikasi.

Laporan yang sudah diverifikasi sebanyak 437, dengan rincian 239 masalah terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 198 Direktori Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Angka ini berbeda dengan minggu sebelumnya, dimana laporan terkait Bea Cukai lebih banyak dibanding DJP.

Purbaya juga mengakui tidak semua laporan yang diterima benar-benar terjadi. Misalnya, laporan mengenai pegawai Bea Cukai nongkrong di Starbucks ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga menyatakan bahwa beberapa pelapor enggan melakukan klarifikasi karena khawatir akan diperas.

Oleh karena itu, Purbaya tampilkan nomor khusus 08159966662 untuk melakukan konfirmasi ke pelapor. “Kadang-kadang tidak bisa diklarifikasi karena mereka ragu, tidak yakin akan orang yang menghubungi. Oleh karena itu, nomor ini akan digunakan untuk verifikasi,” tuturnya.

Tidak semua informasi yang disampaikan melalui kanal ini akurat. Beberapa kasus memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan keabsahannya. Pelapor dihimbau untuk menggunakan nomor khusus ini agar proses klarifikasi dapat berjalan dengan lancar.

Kesimpulan

Kanal ‘Lapor Pak Purbaya’ menjadi jembatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masalah terkait keuangan. Meskipun ada tantangan dalam proses verifikasi, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pelapor dianjurkan untuk tetap berkomunikasi melalui nomor resmi agar informasi yang diterima dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan