Usulan Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Dituduh Menimbulkan Kontroversi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, memberikan keterangan mengenai kontroversi usulan pembentukan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Presiden Republik Indonesia ke-2. Menurutnya, keputusan akhir tidak ditangani oleh Kementerian Sosial (Kemensos), melainkan oleh Dewan Gelar yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemensos hanya bertindak sebagai pengusul teknis yang mengajukan nama-nama tokoh dari tingkat daerah ke pusat. Selanjutnya, tim independen Dewan Gelar, Penghargaan, dan Tanda Jasa yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat keputusan.

“Tanpa disangka, keputusan ini bukan berdua tangan saya. Kami hanya menyampaikan usulan dari daerah, kemudian dibahas di tingkat pusat. Putusan akhir terletak pada Dewan Gelar yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon,” ungkap Gus Ipul saat lagi-lagi menghadiri acara di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Iya, setelah itu akan dilanjutkan ke Dewan Gelar sebelum akhirnya diserahkan kepada Presiden,” tambahnya.

Menurutnya, usulan Soeharto hanya merupakan salah satu dari berbagai nama tokoh yang diajukan untuk tahun ini. Di antaranya juga ada Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, dan beberapa pejuang daerah dari berbagai provinsi.

“Kami mengirimkan banyak usulan, termasuk Pak Soeharto. Ada pula Gus Dur, Marsinah, dan tokoh lain. Semua akan dibahas di Dewan Gelar sebelum disampaikan kepada Presiden,” jelasnya.

Gus Ipul mengonfirmasi bahwa Kemensos telah menyerahkan berkas dan data ke Dewan Gelar. Keputusan akhir akan diinformasikan ke Presiden Prabowo setelah selesai proses penilaian.

“Kami telah langsung menyampaikan semua data ke Pak Fadli Zon. Keputusan akhirnya tetap menjadi tanggung jawab Dewan Gelar sebelum disampaikan kepada Presiden,” ujarnya.

Selebihnya, Gus Ipul memastikan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional telah melalui proses pembahasan yang intensif. Dia menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan oleh Dewan Gelar melalui mekanisme tertentu.

Gus Ipul mengakui telah mendengar reaksi masyarakat yang tidak setuju dengan gelar pahlawan yang akan diberikan kepada Soeharto. Namun, menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.

“Ya, berbeda pendapat boleh saja, jadi pembahasan ini sudah dilakukan dengan serius oleh tim. Berulang-ulang mereka (Dewan Gelar) melakukan sidang, telah melalui proses tersebut. Nah, semua nanti tergantung pada Dewan Gelar,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

Berbagai opini masih beragam mengenai usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Sementara satu pihak mendukungnya, pihak lain menyatakan keberatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan yang matang dan transparan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam proses demokrasi, dialog dan pemahaman saling menghargai harus menjadi fondasi agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif.

Baca juga Berita lainnya di News Page