Enam Strategi PKK dan Pemda untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tri Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK, menekankan pentingnya kerja sama antara TP PKK dan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa TP PKK memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Hal ini memungkinkan program-program PKK terintegrasi dengan APBN dan APBD, sehingga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Tri mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara pemerintah dan TP PKK. Menurutnya, posisi Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu yang berasal dari pendamping kepala daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas. Berkat kerja keras pengurus TP PKK dan Tim Pembina Posyandu, Posyandu kini termasuk dalam RPJMN 2025-2029 dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Saat ini, Posyandu sudah melayani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sejak adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Tri berharap PKK dapat berkembang menjadi perempuan yang aktif dan produktif dalam mendukung program pemerintah. Dia mendorong semua kader PKK, pengurus PKK, dan Tim Pembina Posyandu untuk segera menyesuaikan diri dan mengeksekusi program-program yang nyata di masyarakat. Peran PKK dianggap sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Melalui berbagai programnya, PKK akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Tri juga mengapresiasi semangat TP PKK di Provinsi Kalteng yang menunjukkan kinerja baik walaupun masa kepengurusan baru baru berjalan kurang dari satu tahun. Para pengurus memiliki semangat besar untuk membantu Pemda dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader PKK di Kalimantan Tengah.

Selain itu, Pokja IV PKK menangani bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Kegiatan di Kalteng difokuskan pada sosialisasi keselamatan lingkungan, terutama penanggulangan kebakaran rumah tangga. Sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat lebih memahami cara penanggulangan awal kebakaran, sebuah hal yang sering terjadi, bahkan dari sumber sepele seperti charger handphone. Dalam rangkaian acara, juga dilakukan sosialisasi pemadam kebakaran dan Posyandu pada hari berikutnya.

Acara tersebut juga melibatkan penyerahan KTP kepada anak usia 17 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA), serta penyerahan bantuan sosial kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita stunting, dan lansia. Kehadiran acara diikuti oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Ketua TP PKK Aisyah Thisia Agustiar Sabran, dan berbagai pihak lainnya.

Kerja sama antara TP PKK dan pemerintah daerah telah membuktikan dampaknya yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat dan dedikasi kader PKK menjadi kunci dalam mewujudkan program-program yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan terus meningkatkan sinergi, PKK dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Baca juga Berita lainnya di News Page