Pemimpin Eddy Soeparno Mendorong Kerja Sama ICCF untuk Mewujudkan Solusi Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Rangkaian kegiatan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) tahun 2025, yang diselenggarakan bersama MPR RI dan Emil Salim Institute, telah berakhir dengan hasil berupa berbagai solusi dan rekomendasi dalam upaya gencaran ketahanan pangan, energi, serta menghadapi krisis iklim. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang juga berperan sebagai kolaborator dalam ICCF, menegaskan bahwa forum ini mendorong kegigihan dalam menghadapi perubahan iklim, khususnya dalam aspek ketahanan sumber energi dan wilayah air.

Dalam keterangannya di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Eddy Soeparno menekankan beberapa resolusi yang dihasilkan, seperti mempercepat perubahan energi dari fosil ke sumber terbarukan. Selain itu, Forum juga mengusulkan rekomendasi terkait penerapan energi terbarukan secara lebih luas dalam proses transisi energi, termasuk dukungan kebijakan yang mendukung energi terbarukan.

Dalam konteks pelaksanaan, Eddy Soeparno mengutip contoh pemanfaatan lahan untuk energi terbarukan dan penanganan sampah. Wali kota Bogor, Didie A. Rachim, serta Pandawara Group yang hadir sebagai narasumber, juga menyampaikan solusi masing-masing dalam mendukung program ini. Eddy pun menyambut baik adanya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur penanganan sampah perkotaan melalui teknologi pembakaran sampah (insinerator) ramah lingkungan.

“Sekarang sudah ada Perpres 109 tahun 2025 yang menyediakan solusi terhadap sampah melalui pembangunan insinerator untuk membakar sampah, memudahkan proses penanganan sampah yang saat ini menumpuk di berbagai tempat dan sulit ditangani di Tempat Pembuangan Akhir (TPA,” ujar Eddy. Selain itu, Forum ini juga membahas ekonomi karbon dan transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia, termasuk upaya reforestasi dan pengembangan teknologi seperti carbon capture.

Dengan penurunan emisi gas rumah kaca, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari karbon ekonomi yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara di masa depan. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca akan menjadi landasan penting dalam merealisasikan solusi yang dibahas dalam Forum ini, khususnya menjelang pelaksanaan COP ke-30.

Eddy Soeparno juga merasa bangga bahwa pemerintah tengah menginisiasi sejumlah legislasi strategis di bidang energi dan lingkungan, termasuk penyelesaian Undang-Undang Energi Terbarukan dan Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai dasar transisi energi nasional. Selain itu, Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026, diharapkan menjadi landasan hukum utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Semoga ICCF menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam menghadapi krisis iklim,” tegas Eddy dalam penutup keterangannya.

Menurut data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), emisi gas rumah kaca di Indonesia masih berada di atas ambang batas aman, dengan pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2020. Studi kasus di beberapa kota besar seperti Jakarta menunjukkan bahwa peningkatan pemakaian energi terbarukan dapat menurunkan emisi hingga 30 persen dalam waktu lima tahun. Ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dalam penanganan krisis iklim.

Melalui upaya kolaboratif dan dukungan hukum yang kuat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi contoh utama dalam penanganan perubahan iklim di tingkat global. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama antar pihak, krisis iklim dapat ditangani secara efisien dan efektif, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masa depan yang lebih berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page