Demo Angkutan Umum Bogor, Polisi-TNI Siapkan Truk Evakuasi Penumpang

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Penumpang angkutan umum di Bogor mengalami kepanasan karena unjuk rasa sopir angkot di sekitar Balai Kota. Untuk mengatasi situasi tersebut, Polresta Bogor Kota bekerjasama dengan TNI menyediakan truk untuk mengangkut penumpang yang terlantar akibat aksi demonstrasi.

Menurut Kapolresta Bogor Kota, Kombes Eko Prasetyo, beberapa rute angkot langsung menuju ke lokasi unjuk rasa, sehingga banyak penumpang yang harus diturunkan di jalan. “Kami berkolaborasi dengan Kodim, Polresta Bogor, dan Pemerintah Kota untuk menyiapkan truk agar penumpang yang terlantar dapat diangkut,” katanya saat berkomentar di Balai Kota, Kamis (23/10/2025).

Eko juga mengungkapkan bahwa sekitar 750 personel telah disiagakan untuk memastikan keamanan selama aksi tersebut. Dia mengharapkan unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah kota, TNI, dan Polri untuk menjamin keamanan selama melihat aspirasi sopir angkot. Hari ini, 750 personel gabungan dari ketiga pihak berjaga,” tambahnya. Eko juga menyeru para demonstran untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lain agar aspirasi mereka dapat disampaikan dengan baik. Dia berharap aksi tersebut dapat berakhir dengan hasil positif.

Sementara itu, para pemilik dan sopir angkot melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah terkait usia operasional angkot. Mereka menolak penahanan angkot lama dan meminta program peremajaan angkot dibuka kembali. “Kami menuntut agar peremajaan angkot dibuka kembali, menghentikan penangkapan angkot, dan memperpanjang batas usia angkot,” kata Ketua PSU Trayek 09 Warungjambu-Sukasari, Derin.

Derin menjelaskan bahwa mereka tidak menolak reduksi angkot, melainkan mendukung program pemerintah. Namun, mereka tetap menuntut agar peremajaan angkot dapat dilaksanakan kembali. “Kami sudah menerapkan reduksi dan program shift, tetapi mengapa peremajaan harus dihentikan?” tanyanya.

Kebijakan pengendalian transportasi umum seperti ini sering menjadi sorotan karena dampaknya langsung terhadap masyarakat dan penyedia jasa angkutan. Dalam hal ini, penanganan yang seimbang antara kebutuhan pemerintahan dan aspirasi pelaku usaha sangat penting untuk menjaga stabilitas transportasi di kota. Kesimpulan individu dapat berbeda, namun solusi yang terbaik adalah komunikasi yang jelas dan kolaborasi antara pihak berwenang dengan masyarakat untuk mencapai keseimbangan yang menguntungkan semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan