APBD Ciamis Menunjukkan Defisit Keuangan Selama Enam Tahun Beruntun

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kabupaten Ciamis saat ini menghadapi tantangan finansial yang signifikan. Selama enam tahun berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami keterbatasan akibat dampak pandemi Covid-19, kebijakan refocusing, dan upaya penghematan anggaran.

“Kondisi keuangan daerah kami saat ini tidak memuaskan,” ungkap Bupati Ciamis Herdiat Sunarya saat meresmikan kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Selasa (21/10/2025). Masalah ini semakin parah dengan adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026. “Kabupaten Ciamis terpengaruh oleh efisiensi sebesar Rp 174,8 miliar, angka yang sangat besar,” tambahnya.

Herdiat menambahkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan langsung juga terbatas. “Total PAD kita mencapai Rp 372 miliar, namun hanya Rp 90 miliar saja yang dapat diallokasikan. Sementara Rp 208 miliar lainnya berasal dari RSUD dan puskesmas, namun tersebut hanya untuk kebutuhan BLUD, tidak bisa digunakan untuk tujuan lain,” jelasnya.

Untuk mengatasi defisit APBD, Pemkab Ciamis menerapkan strategi penghematan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Setiap OPD saat ini hanya diberikan anggaran sebesar Rp 1 miliar,” katanya. Meskipun demikian, Bupati menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak agar pembangunan di Ciamis tetap berjalan lancar.

Salah satu contoh kerjasama tersebut adalah kegiatan operasi katarak gratis yang diselenggarakan oleh PLN. “Kegiatan ini membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan dengan operasi katarak gratis, warga Kabupaten Ciamis dapat menjaga kesehatan mata dan aktif kembali dalam aktivitas sehari-hari.”

Saat ini, banyak daerah di Indonesia mengembangkan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan sistem e-GIFT (E-Government for Integrated Financial Transaction) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Sebagai langkah tambahan, pemerintah daerah juga dapat mengeksplorasi potensi pendapatan non-PAD, seperti investasi swasta atau program swadaya masyarakat. Studi kasus di beberapa daerah telah menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendapatan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah harus terus berinovasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan keuangan. Dengan dukungan yang kuat dari masyarakat dan sektor swasta, pembangunan di daerah dapat terus berlangsung meskipun dalam kondisi finansial yang tidak optimal. Kerja sama dan komitmen bersama adalah kunci untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan