Peningkatan Daya Beli dan Lapangan Kerja dalam Setahun Prabowo & Gibran

Satu tahun sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin, pemerintahan ini harus menghadapi berbagai tantangan, terutama di bidang ekonomi. Tantangan tersebut meliputi gejolak geopolitik internasional, ketidakpastian perekonomian global, perang dagang, dan kondisi perekonomian lokal yang mengganggu. Hasilnya, target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% menjadi lebih sulit dicapai. Sementara itu, beberapa lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 4,8% hingga 4,9%.

Untuk meraih target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, pemerintah telah merilis berbagai upaya stimulus ekonomi pada tahun 2025, seperti perluasan bantuan langsung tunai (BLT), program magang untuk lulusan baru, program padat karya, dan upaya lain. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis pada Senin (20/10/2025).

Agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai rencana pemerintah, diperlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Prabowo dan Gibran. Pertama, dia beli masyarakat perlu ditingkatkan. Sebagaimana yang diketahui, sekitar 57% pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas harga bahan pokok pangan dan memastikan stok bahan tersebut mencukupi kebutuhan pasar.

Selain itu, penundaan penyesuaian harga BBM, listrik, dan gas hingga daya beli masyarakat stabil dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tengah perbaikan ekonomi nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya beli, seperti inflasi, fluktuasi harga barang, pemutusan hubungan kerja, pendapatan riil yang tidak meningkat, minimnya lapangan kerja, stabilitas nilai tukar rupiah, pajak, dan ketersediaan kredit untuk dunia usaha, sudah dijawab melalui paket stimulus ekonomi. Namun, Sarman menegaskan bahwa masih diperlukan stimulus tambahan.

Kedua, Sarman menekankan pada tingkat pengangguran di tanah air yang mencapai 7% dari total angkatan kerja nasional, yaitu sekitar 140 juta jiwa. Hal ini berarti sekitar 10 juta jiwa tidak bekerja sama sekali. “Sekitar 3,5 juta jiwa angkatan kerja baru yang terdiri dari lulusan SMK, SMA, Diploma, dan Sarjana. Jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja, angkatan kerja akan semakin menumpuk dan menjadi beban sosial,” ungkap Sarman.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan menggerakkan sektor swasta melalui kebijakan pro bisnis dan pro dunia usaha, serta stimulus dan kemudahan mendapatkan kredit modal kerja dan kredit investasi. Sarman menghargai program magang untuk mahasiswa lulusan baru dan program padat karya sebagai cara penyediaan lapangan pekerjaan dalam jangka pendek. Paket stimulus ekonomi kuartal IV-2025 yang menambah kuota magang hingga 100 ribu hingga akhir tahun juga patut diakui, karena mahasiswa akan mendapatkan uang saku sebesar UMP yang berasal dari APBN. Diharapkan program magang ini dapat dilanjutkan pada tahun depan, dan program padat karya perlu diperluas di berbagai kementerian, bukan hanya di Kementerian PU dan Perhubungan. Dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, dalam kondisi daya beli masyarakat yang masih tertekan, investasi menjadi pilihan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi investasi mencapai 24-45% terhadap PDB nasional. Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp 13.032 triliun pada periode 2025-2029 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Diharapkan investasi yang masuk meliputi sector-sector yang memberikan banyak lapangan kerja, seperti manufaktur, pertambangan, infrastruktur, dan pariwisata, sehingga angkatan kerja dapat terserap.

Keempat, Sarman juga mengungkapkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan yang menyebutkan penyerapan belanja Pemerintah Pusat hingga akhir September 2025 baru mencapai Rp 1.589,9 triliun atau 58,7% dari total anggaran Rp 2.663,4 triliun. Artinya, dalam tiga bulan terakhir tahun ini, pemerintah harus membelanjakan sisa anggaran sebesar Rp 1.292,7 triliun. Sedangkan realisasi penyerapan APBD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia per 22 Agustus 2025 hanya mencapai Rp 726,07 triliun, atau setara 54,44% dari total alokasi pendapatan dalam APBD seluruh daerah senilai Rp 1.353,08 triliun.

Sarman menegaskan bahwa rendahnya penyerapan belanja pemerintah menurunkan produktivitas perekonomian karena belanja pemerintah juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta nasional. Lambatnya belanja pemerintah membuat dana tidak segera beredar di masyarakat, sehingga tidak menciptakan multiplier effect yang optimal. Ini menjadi evaluasi yang harus dilakukan oleh Presiden agar pada tahun anggaran 2026 dan seterusnya penyerapan belanja pemerintah pusat dan daerah dapat tepat waktu dan tepat sasaran secara periodik dari mulai awal tahun hingga akhir tahun.

Akhirnya, pemerintah Prabowo juga perlu mengevaluasi dan meningkatkan produktivitas Kementerian dan Lembaga dalam lingkup Serekonomian. “Seluruh kemampuan harus dikerahkan mulai dari peran swasta nasional dan kontribusi Kementerian terkait bidang perekonomian. Kementerian ini harus diberikan target kontribusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan 2025-2029 dengan akumulasi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029,” kata Sarman.

Ia mengutip Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang mampu memberikan kontribusi sekitar 24-25% terhadap PDB nasional, berasal dari realisasi investasi yang masuk. Produktivitas kinerja kementerian terkait harus terlihat nyata. Sarman menanyakan, “Berapa persen kontribusi dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Pariwisata, UMKM, Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, PU, Perumahan/Pemukiman, Perhubungan, Pertanian, Kelautan/Perikanan, ESDM, Kehutanan, dan Kementerian Komunikasi/Digital, Badan Gizi Nasional, BUMN, dan lain-lain?” Diharapkan Prabowo-Gibran dapat menetapkan target agar kinerja lingkup kementerian perekonomian ini dapat dirasakan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi ekonomi saat ini memang menuntut pemerintah untuk bergerak lebih strategis dan efisien. Dengan langkah yang tepat, baik dalam meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan penyerapan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi 2025 dan di masa mendatang dapat tercapai. Seluruh elemen pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page