Kepala Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Drs. H. Yod Mintaraga MPA, menekankan bahwa penilaian terhadap peraturan daerah (Perda) di tingkat provinsi Jawa Barat perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyoroti perhatian terhadap pengelolaan anggaran pemerintah provinsi dalam APBD. Yod meminta agar setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi terus diawasi dengan ketat.
Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih banyak peraturan daerah yang sulit diimplementasikan di tingkat daerah. Oleh karena itu, menurutnya, pihak eksekutif harus meninjau kembali faktor-faktor yang menghambat dan menyulitkan pelaksanaan Perda tersebut. Masyarakat sering mengungkapkan keprihatinan terhadap aturan yang tidak sejalan dengan kondisi lapangan, dan masukan tersebut harus ditanggapi dengan serius.
Dalam proses evaluasi dan pengawasan, DPRD dapat memberikan kontribusi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Lewat lembaga ini, berbagai peraturan daerah yang telah diterbitkan dapat dinilai kembali. Fraksi Golkar, melalui Yod, mendorong evaluasi komprehensif terhadap peraturan daerah yang dianggap tidak memberdayakan masyarakat.
Peraturan daerah tidak hanya dibuat oleh DPRD, tetapi juga oleh Gubernur, sehingga kolaborasi antar lembaga sangat penting. Penting untuk memastikan bahwa setiap Perda dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sebagai contoh, Yod mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang merasa kesulitan dengan pelayanan pajak daerah, yang dianggap lambat dan membutuhkan antrean yang panjang. Masyarakat juga khawatir dengan adanya praktik percaloan dalam pelayanan publik.
Selain itu, pengawasan terhadap APBD provinsi tidak hanya terbatas pada belanja langsung, tetapi juga harus mencakup bantuan keuangan yang dialokasikan kepada kota dan kabupaten. Hal ini untuk memastikan bahwa dana bantuan tersebut digunakan dengan tepat dan efektif.
Evaluasi dan pengawasan yang matang terhadap peraturan daerah dan anggaran pemerintah adalah kunci untuk memastikan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Kesepakatan dan kerjasama antara DPRD dan pemerintah provinsi akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab aspirasi masyarakat dengan lebih baik.
Hanya dengan evaluasi yang serius dan tindak lanjut yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap peraturan dan program pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perubahan yang berkelanjutan hanya bisa tercapai jika semua pihak berkomitmen untuk selalu mendengarkan dan merespons aspirasi warga.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.