Prabowo Ungkap Rp 13 T Penyitaan Kasus CPO Dapat Digunakan Renovasi 8.000 Sekolah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa nilai pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya mencapai Rp 13 triliun. Uang tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pembangunan kampung nelayan. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk renovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan sama, Prabowo juga menyatakan bahwa uang sebesar Rp 13 triliun ini bisanya bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan. Setiap kampung nelayan memerlukan anggaran sekitar Rp 22 miliar, dan setiap kampung dapat menampung sekitar 5.000 penduduk. Dengan demikian, proyek ini diperkirakan akan memberikan manfaat bagi 5 juta orang Indonesia.

Kasus korupsi yang menjadi perhatian ini berkaitan dengan persetujuan ekspor CPO periode 2021-2022. Kejagung telah menyita uang senilai Rp 13 triliun setelah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari korporasi Wilmar Group. Penyitaan tersebut dilakukan setelah pengembalian dari lima anak usaha Wilmar, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Pemerintah harus terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dana negara yang telah disita dari kasus korupsi. Dengan pengalokasian dana ini, dapat diharapkan pengembangan infrastruktur pendidikan dan pemukiman nelayan akan lebih terwujud. Inovasi dalam pengelolaan dana publik harus menjadi prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan