Pembatalan PPN 12% oleh Presiden Prabowo dalam Setahun Jabatan

Hari ini, Presiden Prabowo Subianto merayakan satu tahun sejak ia mulai memimpin Indonesia, dengan berbagai kebijakan ekonomi yang dicetuskan. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mengidentifikasi tujuh langkah strategis utama yang diambil untuk memperkuat perekonomian, dengan fokus pada penguatan daya beli masyarakat, peningkatan lapangan kerja, dan stabilisasi ekonomi nasional di tengah kondisi global yang berubah-ubah. “Inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat,” kata Bakom RI dalam unggahan resmi di media sosial.

Berikut adalah tujuh kebijakan ekonomi signifikan yang dikeluarkan sejak Prabowo menjabat:

1. Kebijakan DHE
   Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) telah diimplementasikan sejak Maret 2025, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa ekspor menjadi US$ 80 miliar tahun ini dan mencapai US$ 100 miliar. Hingga Juni 2025, cadangan devisa nasional telah mencapai US$ 152 miliar.

2. PPN 12% untuk Barang Mewah
   UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak awalnya menetapkan kenaikan PPN menjadi 12% dari 11%, yang seharusnya berlaku pada Januari 2025. Namun, akibat protes masyarakat, Prabowo menunda kenaikan ini dan mempertahankan tarif 11% untuk barang non-mewah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.

3. Insentif Pajak Kendaraan Listrik dan Hybrid
   Untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan menopang daya beli masyarakat, Pemerintah memberikan diskon pajak bagi pembelian mobil dan bus listrik dengan TKDN lebih dari 40%, serta diskon pajak untuk kendaraan hybrid. Insentif ini mencakup potongan PPN sebesar 10% dan PPNBM 3%.

4. Bank Emas
   Bank emas pertama di Indonesia diluncurkan pada 26 Februari 2025. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan nilai emas dan memberikan kontribusi sekitar Rp 245 triliun untuk pertumbuhan ekonomi, serta membuka sekitar 1,8 juta lapangan kerja.

5. Penyelamatan Karyawan Sritex
   PT Sri Rejeki Isman (Sritex), perusahaan tekstil raksasa, dibubarkan pada Maret 2025, menyebabkan lebih dari 10.000 buruh kehilangan pekerjaan. Pemerintah memberikan bantuan melalui pencairan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, upaya penyewaan aset Sritex ke investor baru dan program penyerapan tenaga kerja UMKM juga dilaksanakan.

6. Insentif THR bagi Pekerja LePas
   Pemerintah mendorong aplikator transportasi online untuk memberikan insentif THR kepada driver yang bekerja setiap hari, khususnya jura driver yang aktif lebih dari empat hari dalam seminggu.

7. Efisiensi Anggaran APBN
   Perintah Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran APBN. Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemantauan, dan berhasil mengevakuasi Rp 306,9 triliun. Dana ini dialokasikan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung swasembada pangan serta energi.

Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa kebijakan DHE berhasil meningkatkan ekspor hingga 15% dalam semester pertama 2025, sementara inisiatif bank emas menarik minat investor atas potensi pasar emas domestik. Studi kasus utama adalah penyerapan kembali 8.500 karyawan Sritex oleh industri lokal, yang menunjukkan dampak positif kebijakan pemerintah. Infografis terkait menunjukkan bahwa efisiensi anggaran APBN juga berdampak pada peningkatan alokasi dana untuk pendidikan dan infrastruktur.

Pemerintahan Prabowo telah menunjukkan komitmen dalam merespon tantangan ekonomi dengan inovasi dan strategi yang berfokus pada rakyat. Keberhasilan ini menuntut kesinambungan dan adaptasi terhadap perubahan global untuk menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page