Kementerian ESDM: Gunung Lawu Tidak Termasuk Wilayah Kerja Panas Bumi

Pemerintah telah mengonfirmasi bahwa Gunung Lawu tidak termasuk dalam daftar Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Langkah ini menunjukkan komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melestarikan nilai sejarah, budaya, serta nilai spiritual yang ada di kawasan tersebut. Hal ini juga menjamin bahwa pengembangan energi akan dilakukan dengan kejelasan dan penuh memperhatikan aspek-aspek penting lainnya.

“Kami menyatakan dengan tegas bahwa Gunung Lawu tidak terdaftar sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi. Tidak ada proses lelang atau kegiatan eksplorasi yang dilakukan di lokasi tersebut. Pemerintah tetap berpegang pada prinsip keberhatan dan menghormati nilai-nilai budaya serta spiritual yang dimiliki masyarakat,” ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Sejak tahun 2018, ada rencana untuk mengembangkan potensi panas bumi di Gunung Lawu. Namun, setelah melalui proses evaluasi yang mendalam, wilayah tersebut resmi dihapus dari daftar pada tahun 2023.

Selanjutnya, pada 2024 pemerintah menyelenggarakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Hasil dari diskusi tersebut menyarankan Kecamatan Jenawi sebagai lokasi alternatif, karena letaknya jauh dari kawasan cagar budaya, situs spiritual, dan wilayah yang memiliki hubungan erat dengan Gunung Lawu.

Kegiatan yang direncanakan di Jenawi hanya berkaitan dengan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), bukan eksplorasi atau pengeboran langsung. PSPE dimulai dengan survei geosains, yang merupakan kajian ilmiah untuk memetakan potensi panas bumi. Selain itu, survei ini juga memastikan bahwa semua situs budaya, kawasan sakral, dan hutan konservasi tidak masuk dalam area survei.

Kajian di Jenawi diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi pemanfaatan energi panas bumi dengan potensi mencapai 40 megawatt (MW), setara dengan kebutuhan listrik lebih dari 40.000 rumah tangga.

“PSPE ini hanya berupa survei pendahuluan. Pengeboran akan dilakukan setelah hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa kawasan sakral dan hutan konservasi tidak terpengaruh. Seluruh tahapan akan dilakukan secara transparan dan partisipatif,” jelas Eniya.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa kegiatan PSPE tidak akan dimulai sebelum seluruh proses audiensi, sosialisasi, dan diskusi terbuka dengan para pemangku kepentingan selesai. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, PSPE di Jenawi tidak akan dilaksanakan pada tahun 2025.

“Kami ingin memastikan semua proses berlangsung dengan penuh kejelasan dan dapat diterima oleh semua pihak. Selama dialog masih berlangsung dan tahapan belum selesai, PSPE di Jenawi tidak akan kami laksanakan terlebih dahulu,” pungkas Eniya.

Pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual dalam pengembangan energi menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pemerintah menunjukkan komitmen dalam menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan energi panas bumi di Jenawi diharapkan menjadi solusi berkelanjutan tanpa merusak nilai-nilai budaya yang ada. Dengan pendekatan yang cermat dan partisipatif, pemerintah berharap dapat meraih kesamaan pikiran dengan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya alam secara bijak.

Baca juga Berita lainnya di News Page