Pengenalan Kebijakan Ekonomi Prabowo dalam Setahun Kepresidenan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pada hari ini, 20 Oktober 2025, Pemerintah Indonesia yang dikepalai oleh Presiden Prabowo Subianto merayakan satu tahun penuh sejak dilantik. Dalam waktu singkat ini, beberapa kebijakan ekonomi telah dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) telah mencatat ada tujuh kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memudahkan pengangkatan tenaga kerja baru, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang terus berubah-ubah.

“Pemerintah telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ini mencakup peningkatan daya beli, pembukaan lapangan kerja baru, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah,” tulis Bakom dalam postingan resmi di Instagram @bakom.ri, Minggu (19/10/2025).

Berikut adalah tujuh kebijakan ekonomi yang telah dijalankan oleh Pemerintah Prabowo dalam waktu satu tahun terakhir:

  1. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor
    Sejak Maret 2025, Pemerintah telah menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa dari ekspor hingga US$ 80 miliar pada tahun ini dan mencapai US$ 100 miliar pada tahun berikutnya. Hingga Juni 2025, cadangan devisa negara mencapai US$ 152 miliar.

  2. PPN 12% Khusus Barang Mewah
    UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak telah menetapkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sejak 1 Januari 2025. Namun, setelah banyak protes dari masyarakat, Presiden Prabowo memutuskan untuk menahan kenaikan PPN pada barang selain mewah. Lewat Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024, tarif PPN tetap 11% untuk barang umum.

  3. Diskon Pajak Mobil Listrik-Hybrid
    Untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, Pemerintah memberikan diskon pajak pada pembelian mobil listrik dan hybrid. Insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% diberikan untuk mobil dan bus listrik dengan TKDN lebih dari 40%. Sementara untuk kendaraan dengan TKDN 20-40%, diskon PPN DTP sebesar 5%. Untuk kendaraan hybrid, diskon PPnBM DTP sebesar 3%.

  4. Pendirian Bank Emas
    Bank emas atau bullion bank pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 26 Februari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai emas dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,6% atau sekitar Rp 245 triliun. Diharapkan juga bank emas dapat membuka lapan ribu lapangan kerja baru.

  5. Penyelamatan Karyawan Sritex
    PT Sri Rejeki Isman (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar, mengalami kebangkrutan dan dinyatakan pailit pada Maret 2025. Lebih dari sepuluh ribu buruh terdampak oleh situasi ini. Pemerintah memberikan pengawasan khusus pada proses pencairan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang diberhentikan. Selain itu, pemerintah juga mendorong penyewaan aset Sritex kepada investor baru untuk mempertahankan produktivitas pabrik dan mempekerjakan kembali karyawan. Beberapa UMKM dan industri di Jawa Tengah juga diminta menyerap tenaga kerja dari Sritex.

  6. THR untuk Pekerja Ojol
    Pemerintah juga mendorong pemberian insentif mirip tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja lepas, khususnya driver transportasi online. Pemerintah meminta aplikator transportasi online untuk memberikan insentif THR kepada driver yang bekerja setiap hari.

  7. Efisiensi Anggaran
    Pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja APBN sejak awal tahun. Efisiensi dilakukan setelah Instruksi Presiden Nomor 1 2025 dikeluarkan oleh Prabowo. Pengawasan efisiensi dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan BPKP. Sejumlah Rp 306,9 triliun berhasil dihemat dari efisiensi yang dilakukan. Pemerintah ingin mengalokasikan anggaran secara efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendukung swasembada pangan dan energi.

Pemerintahan Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan ekonomi Indonesia akan terus berkembang dan masyarakat akan merasakan manfaatnya.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan