Anggaran Bansos Prabowo Rp 110 Triliun, Catat Rekor Sejarah Terbesar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang lebih akrab disapa Gus Ipul, membagikan catatan tentang hasil satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancaranya, dia menyoroti bahwa alokasi dana bantuan sosial (bansos) selama masa jabatan Prabowo mencapai level tertinggi sepanjang sejarah negara.

Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2025, Prabowo meningkatkan angka tersebut menjadi lebih dari Rp 110 triliun. Menurut Gus Ipul, ini kemungkinan merupakan rekor terbesar dalam sejarah Indonesia.

Kenaikan alokasi ini, katanya, menunjukkan perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menekankan bahwa Prabowo bertujuan agar penerima bansos tidak hanya menerima bantuan, tetapi bisa meningkatkan status sosial mereka.

“Presiden tidak hanya ingin memberikan bansos. Dia ingin menyediakan peluang pemberdayaan. Oleh karena itu, dibentuklah Menko Pemberdayaan. Presiden juga ingin melalui berbagai program pemberdayaan, penerima bansos bisa naik kelas,” ujarnya.

Dalam satu tahun terakhir, ratusan ribu keluarga KPM tidak lagi menerima bansos. “Alhamdulillah, dengan anggaran yang terbatas, berdasarkan arahan Presiden, kita berhasil menggraduasi lebih dari 77 ribu keluarga KPM. Sekarang mereka tidak lagi menerima bansos, yang artinya telah berhasil naik kelas,” tulisnya.

Program-program anti kemiskinan yang dikembangkan Prabowo dinilai sukses. Salah satu inisiatif utama adalah Sekolah Rakyat, yang menargetkan keluarga siswa untuk diangkat dari kemiskinan. Gus Ipul berharap dampak dari langkah-langkah strategis ini akan terasa lebih nyata di masyarakat setelah dua atau tiga tahun.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu pencapaian pemerintahan Prabowo. Menurut Gus Ipul, DTSEN membantu pemerintah membuat keputusan strategis dalam bidang perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi, hingga pemberdayaan. Seperti yang dia katakan, Indonesia belum pernah memiliki data sosial yang terintegrasi sebelumnya.

Pemerintah dengan Inpres No. 4 tahun 2025 mulai mengkonsolidasikan data sosial agar kepala kebijakan dapat lebih efektif.

Kemajuan dalam pemberdayaan sosial dan penurunan kemiskinan di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan program-program strategis dan data yang terintegrasi, pemerintah berharap dapat mencapai kemajuan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan sosial yang ada.

Langkah-langkah ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga tentang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk bergabung dalam proses perkembangan secara berkelanjutan. Melalui upaya ini, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan