Penguatan Konstitusional dan Profesionalisme BUMN

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk mengelola BUMN dengan standar global, bahkan dengan mempekerjakan profesional dari luar negeri jika diperlukan. Hal ini mengingatkan pada visi Jokowi saat menjabat pada 2017, yang menunjukkan keprihatinan terhadap kinerja BUMN yang belum optimal. Dua pemimpin negara ini tampaknya masih belum puas dengan performa perusahaan milik negara.

Kinerja BUMN belum menunjukkan perkembangan yang memuaskan. Pada tahun 2024, dividen yang disalurkan mencapai Rp85,5 triliun, naik dari Rp81,2 triliun tahun sebelumnya. Total aset BUMN pada tahun yang sama tercatat Rp10.950 triliun, meningkat 5,3% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp10.402 triliun. Namun, Dividend to Assets Ratio-nya hanya 0,78%, angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Padahal, ada perusahaan yang bahkan membagikan sebagian besar untungnya sebagai dividen karena kebutuhan keuangan pemerintah. Dividend to Assets Ratio mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dikembalikan sebagai dividen kepada pemegang saham, serta menunjukkan seberapa agresif perusahaan dalam membagi keuntungan dibandingkan mempertahankan aset untuk reinvestasi.

Rasio ini juga berguna untuk mengevaluasi apakah aset perusahaan menghasilkan keuntungan yang memadai, serta menilai stabilitas keuangan. Perusahaan dengan rasio dividen terhadap aset yang konsisten biasanya memiliki aliran kas yang stabil dan struktur keuangan yang sehat. Ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan oleh manajemen dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, atau tantiem. Presiden telah memerintahkan penghapusan bonus tahunan bagi dewan komisaris BUMN, dengan klaim hebatnya dapat menghemat dana hingga US$500 juta atau sekitar Rp8,31 triliun per tahun. Namun, masalah pokok masih terletak pada manajemen BUMN yang kurang optimal.

Pada tahun 2024, laba konsolidasi BUMN tercatat sebesar Rp304 triliun, menurun dari Rp327 triliun pada 2023. Hal ini menyebabkan return on asset (ROA) BUMN pada tahun 2024 hanya 2,77%, turun dari 3,14% tahun sebelumnya. ROA yang dianggap sehat umumnya di atas 5%, sedangkan nilai di atas 20% dianggap sangat baik. Perbandingan ini sangat penting, karena jika dibandingkan dengan nilai minimum yang seharusnya dicapai, maka BUMN pada tahun 2024 mengalami kerugian sebesar Rp244,18 trilyun, hampir setara dengan total aset PT Telkom pada akhir 2024 yang mencapai Rp299,67 trilyun.

Jumlah BUMN yang tercatat pada tahun 2024 adalah 47, hasil dari konsolidasi dari 114 BUMN sebelumnya. Namun, jumlah ini akan terus berkurang hingga menjadi 30 perusahaan dalam 11 klaster holding hingga tahun 2034. Total BUMN, termasuk anak perusahaan yang tidak tercantum dalam nomenklatur, mencapai 1.046. Dari jumlah ini, sekitar 53% (554 perusahaan) mengalami kerugian, sementara 47% (492) meraih keuntungan. Kebanyakan dividen BUMN berasal dari delapan perusahaan: BRI, Mandiri, Mind-Id (Pertambangan), Pertamina, Telkom, BNI, PLN, dan Pupuk Indonesia.

Untuk memahami kenapa BUMN belum mengungguli, perlu dilakukan root cause analysis (RCA) yang memfokuskan pada masalah, bukan siapa yang bersalah. Pertanyaan utama adalah “Mengapa BUMN berkinerja rendah?” Dengan RCA, terungkap bahwa masalahnya tidak terletak pada kinerja sendiri, melainkan pada alat ukur yang tidak tepat. BUMN tidak boleh diukur hanya dari laba, karena sebagian besar memiliki tugas strategis yang berbeda.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional berdasar demokrasi ekonomi, dengan persaingan pasar yang bebas. Namun, BUMN memiliki peran khusus, seperti menguasai sumber daya alam, industri strategis, dan layanan publik. Menilai BUMN hanya dari segi bisnis murni adalah kesalahan logika, karena setiap BUMN memiliki misi yang berbeda. BUMN sumber daya alam harus diukur dengan biaya untuk generasi mendatang, BUMN strategis dari efisiensi mereka dalam menguasai sektor penting, dan BUMN layanan publik dari mutu pelayanan.

Kesalahan ini terjadi karena pembuat kebijakan tidak mengerti atau tidak mau mengerti UUD 1945. Solusinya adalah merubah UU BUMN menjadi lebih konstitusional. Selain itu, perlu ada kebijakan tentang ukuran kinerja yang berbeda untuk setiap klaster BUMN.

Masalah lain adalah ketiadaan good governance di Kementerian BUMN. Setelah reformasi, terjadi kasus-kasus di mana direktur BUMN diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Prinsip tata kelola hilang, digantikan oleh praktik feodalisme. Solusinya adalah meningkatkan kualitas tata kelola di Kementerian BUMN.

Politisasi BUMN juga menjadi masalah serius. Ada 165 politisi yang menjadi komisaris BUMN, yang dapat merusak profesionalisme. Solusinya adalah menghapus politisasi dan memastikan BUMN dikelola oleh profesional.

Birokratisasi BUMN juga merugikan. Banyak pejabat pemerintahan yang merangkap sebagai komisaris BUMN. Solusinya adalah debirokratisasi dan hanya mengangkat pejabat pensiun yang kompeten sebagai komisaris.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi tantangan. BUMN harus menjadi lembaga yang bebas dari KKN. Solusinya adalah menjadikan BUMN sebagai agen yang bebas dari pengaruh politik dan birokrasi.

Presiden Prabowo benar dalam menginginkan pemimpin BUMN dengan standar internasional. Namun, perlu dilakukan perbaikan yang lebih mendalam, seperti merubah ukuran kinerja, mengubah UU BUMN, meningkatkan good governance, menghapus politisasi dan birokratisasi, serta membebaskan BUMN dari KKN. Pengalaman sukses seperti Robby Djohan di Garuda dan Bank Mandiri, serta Djokosantoso Moeljono di Bank BRI, menunjukkan bahwa manajemen profesional adalah kunci keberhasilan BUMN. Indonesia perlu mempelajari praktik terbaik dari negara lain dan menerapkannya dengan tepat agar BUMN menjadi kekayaan bangsa, bukan kekayaan kekuasaan.

Kunci sukses BUMN terletak pada profesionalisme dan kebijakan yang tepat. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, BUMN dapat menjadi pilar ekonomi negara yang kuat dan berdampak positif bagi rakyat Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page