Pemerintah Evaluasi Implementasi DMO Emas, Antam Harapkan Ketentuan yang Merata

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas emas dengan tujuan mengurangi volume impor emas yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam.

PT Aneka Tambang Tbk memberikan respon positif terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan emas di dalam negeri melalui pengoptimalan pasokan dari sumber domestik. Wisnu Danandi Haryanto, kepala divisi Sekretariat Perusahaan Antam, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan DMO diperlukan pelaksanaan prinsip fairness agar semua pihak di industri, baik penambang maupun pengolah, mendapatkan kestabilan operasional dan keseimbangan nilai ekonomi.

“Kebijakan DMO perlu dikembangkan dengan prinsip transparansi dan keadilan sehingga seluruh pelaku dalam rantai pasok dapat berkontribusi aktif dalam menjaga kelangsungan industri emas nasional,” kata Wisnu dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

Perusahaan ini melihat rencana pemerintah sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional. “Secara prinsip, Antam mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat pasokan emas dari dalam negeri sebagai langkah positif dalam memenuhi kebutuhan emas masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan kebijakan hilirisasi nasional dan penguatan nilai tambah mineral seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah terbaru,” ujarnya.

Wisnu menegaskan bahwa jumlah kewajiban pasokan dalam negeri sebagaimana yang diatur oleh pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara holistik. “Antam mendukung penuh langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap emas hasil dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan pemerintah dalam memperkuat pasokan emas domestik,” tambahnya.

Selain itu, Antam juga mengemukakan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar sektor agar penerapan DMO dapat berjalan dengan efektif. Hal-hal terkait perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya perlu diharmonisasikan agar dapat menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan bersaing. “Antam percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong pertumbuhan industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan rencana penerapan DMO untuk mengurangi impor emas Antam sebanyak 30 ton per tahun. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menambahkan bahwa ada beberapa pertimbangan dalam penerapan DMO, termasuk kemungkinan penumpukan stok emas.

“Jika ada DMO, maka perlu dipertimbangkan bagaimana operasionalisasi agar tidak terjadi penumpukan stok,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Saat ini, Antam dan PT Freeport Indonesia telah memiliki perjanjian untuk penjualan dan pembelian emas mencapai 30 ton per tahun. Namun, Tri Winarno menuturkan bahwa fasilitas smelter Freeport saat ini mengalami kendala operasional.

Penerapan kebijakan DMO diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan emas dalam negeri sambil menjaga keberlanjutan industri. Dukungan dari semua pihak di rantai pasok, baik dari penambang hingga pengolah, akan menjadi kunci sukses dalam implementasi ini. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap emas lokal, sementara industri akan terus berkembang dengan adanya dukungan kebijakan yang konsisten dan transparan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page