Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurut Purbaya, SBY lebih memfokuskan diri pada pembangunan secara santai, sedangkan Jokowi lebih aktiv dalam membangun infrastruktur. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada era SBY dibandingkan Jokowi.

Dalam acara perayaan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), Purbaya mengutip ucapan yang disampaikannya kepada Jokowi, “Pak, tahu tidak, kenapa di masa Pak SBY, pertumbuhan mencapai 6% meskipun santai, sedangkan era Bapak dengan infrastruktur di mana-mana justru hanya 5%.”

Menurut Purbaya, perbedaan itu disebabkan oleh faktor penggerak ekonomi. Pada masa SBY, pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh sektor swasta, sedangkan pada masa Jokowi, pemerintah menjadi motor utama. “Saat era Pak Jokowi, sektor swasta hampir tidak berkembang, malah terhambat. Sementara sektor pemerintah tetap berjalan. Sehingga dalam dua dekade terakhir, ekonomi kita seperti berjalan dengan kaki pincang,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, jika sektor swasta dan pemerintah tumbuh secara bersamaan, ekonomi Indonesia bisa mencapai pertumbuhan di atas 6%. “Jika kedua sektor berkembang, 6% lebih mudah dicapai, tapi saya bilang itu sombong. Sistem ekonomi butuh waktu lama untuk berubah, mungkin bahkan dua generasi,” katanya.

Sebagai tambahan, Purbaya mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi saat ini yang mulai melambat kembali. “Dari April hingga Agustus 2025, sektor riil mengalami kinerja negatif. Hal ini langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga banyak yang turun ke jalan,” ujarnya.

Menurut Purbaya, gelombang unjuk rasa yang terjadi bukan karena kacau politik, melainkan refleksi dari kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. “Protes tidak terjadi karena politik, tetapi karena ekonomi mereka susah. Jika masalah ekonomi segera diperbaiki, demonstrasi tersebut tidak akan terus berlanjut,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2025 mencapai 4,8%, yang lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini menunjukkan tren penurunan yang memerlukan perhatian serius. Selain itu, analisis dari World Bank menunjukkan bahwa sektor swasta di Indonesia saat ini hanya berkontribusi sekitar 45% terhadap PDB, jauh di bawah sektor pemerintah yang mencapai 55%. Hal ini menguatkan argumen Purbaya tentang ketergantungan ekonomi terhadap pemerintah.

Studi kasus dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, seperti Vietnam dan Malaysia, menunjukkan bahwa keseimbangan antara sektor swasta dan pemerintah adalah kunci sukses. Vietnam, misalnya, berhasil menarik investasi asing dan mendorong sektor swasta dengan kebijakan yang mendukung, sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% dalam sepuluh tahun terakhir.

Dalam konteks ini, Indonesia harus memfokuskan untuk mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor swasta melalui pembangunan infrastruktur yang bedrepa, pembatasan birokrasi, dan kebijakan yang mendukung bisnis. Hal ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Sebagai warga, kita semua harus sadar akan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung kesejahteraan nasional. Jika kita berpartisipasi aktif dalam membangun bisnis dan mendukung inovasi, kita bisa menjadi bagian dari solusi dalam memajukan ekonomi Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page