Kemlu Diajukan Reformasi Teknokratis dalam Menghadapi Tantangan Diplomatis

Ketua Umum DPP KNPI, Tantan Taufik Lubis, mengungkapkan perhatiannya terhadap tantangan diplomasi yang dihadapi Indonesia pada masa kepresidenan Prabowo Subianto. Menurutnya, revisi dalam struktur Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan teknis para pejabat diplomatik.

Tantan menjelaskan bahwa semangat dan visi Presiden Prabowo dalam arena internasional memerlukan kerjasama erat dengan birokrasi, terutama di Kemlu, untuk terwujud secara nyata. Hal ini penting agar usaha diplomatik tidak hanya berupa cerita, tetapi juga menghasilkan hasil yang nyata.

“Presiden Prabowo telah meniup angin segar dalam diplomasi Indonesia, terutama dengan keberaniannya memaparkan isu global seperti perdamaian di Gaza dan memperluas kolaborasi ekonomi serta pertahanan dengan negara-negara besar,” kata Tantan dalam pernyataannya, Kamis (16/10/2025).

Namun, semangat besar ini harus diimbangi dengan kesiapan teknokratis dari Kemlu, supaya diplomasi kita tidak hanya menjadi simbolis, tetapi juga menghasilkan dampak nyata,” tambahnya.

Tantan menggarisbawahi bahwa diplomasi saat ini menghadapi tantangan besar di tengah perubahan geopolitik global yang semakin rumit. Oleh karena itu, menurutnya, Kemlu perlu mempunyai diplomat yang tidak hanya pandai teori, tetapi juga memiliki pengalaman mendalam dalam hubungan internasional dan negosiasi.

Dia menekankan bahwa Kemlu harus mampu memahami dinamika internasional dengan teliti, memiliki strategi negosiasi yang matang, dan melatih diplomat muda dengan keterampilan yang relevan. Tantan memberikan contoh diplomasi Tiongkok.

“Diplomat mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga membawa hasil nyata, seperti mempertemukan faksi-faksi Palestina untuk berdialog,” ujarnya.

Tantan memfokuskan pada pentingnya reformasi internal di Kemlu untuk meningkatkan kemampuan teknokratis. Penyempurnaan pelatihan untuk diplomat muda, penguatan strategi kebijakan luar negeri, leadership diplomatik, dan harmonisasi antara visi presiden dengan pelaksanaan teknis menjadi langkah yang penting.

Tantan mengatakan, KNPI mendukung penuh langkah diplomasi Prabowo yang telah membuka peluang besar bagi Indonesia, baik di bidang Gaza maupun diplomasi ekonomi. Namun, Tantan mengingatkan bahwa upaya tersebut harus didukung oleh birokrasi yang siap menghadapi tantangan global.

KNPI mendorong diplomasi yang proaktif, maju, dan berwisata. Menurut Tantan, diplomasi bukan hanya tentang ikut serta, tetapi juga menjadi pemimpin utama dalam organisasi internasional.

Tantan menambahkan, Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan kapasitas teknokratisnya untuk mendukung visi besar presiden. Kemampuan memahami dinamika geopolitik global dengan cermat dan menegosiasikan kepentingan nasional secara efektif menjadi kunci sukses.

Selain itu, reformasi politik ekonomi domestik juga diperlukan. Tantan menyatakan, Indonesia harus mampu menyeimbangkan hasrat menjadi negara besar dengan tanggung jawab yang lebih besar, baik di OIC, G20, BRICS, maupun ASEAN.

“Inisiatif diplomasi besar Presiden Prabowo adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengukuhkan posisi sebagai pemain utama di dunia internasional. Tetapi, tanpa dukungan teknokratis yang kuat, kesempatan ini bisa terlewatkan begitu saja,” tutupnya.

Indonesia saat ini menghadapi situasi geopolitik yang kompleks, di mana keterlibatan aktif di berbagai forum internasional seperti G20 dan ASEAN menjadi kunci untuk mempertahankan kepentingan nasional. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa negara-negara anggota G20 berkontribusi lebih dari 80% dari PDB global, sehingga peranan Indonesia sebagai mediator dan penengah dalam perselisihan internasional semakin penting. Selain itu, studi kasus pada negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia menunjukkan bahwa diplomasi yang berhasil tidak hanya bergantung pada retorika, tetapi juga pada kapasitas teknis dan strategis yang kuat.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menjadi pemimpin di panggung dunia, namun ini memerlukan dukungan birokrasi yang tangguh dan diplomat yang terlatih dengan baik. Dengan reformasi yang tepat dan kerangka kerja yang terstruktur, Indonesia dapat tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga mengambil peran aktif dalam memformulasikan kebijakan global.

Baca juga Berita lainnya di News Page