Family Office Dibantahkan Jadi Bukan Proyek Dibiayai APBN

Juru bicara Luhut Pandjaitan dari Dewan Ekonomi Nasional, Jodi Mahadi, memberikan tanggapan terhadap keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pencatatan Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) dalam APBN. Jodi menjelaskan bahwa inisiatif pendirian Family Office bukan merupakan proyek pemerintah yang dibiayai dari APBN, melainkan suatu strategi untuk menarik investasi global agar dapat dikelola dan dialokasikan di negara secara efektif. “Inisiatif Family Office tidak berkaitan dengan dana pemerintah, melainkan merupakan langkah strategis untuk menarik investasi global agar terintegrasi dan berdampak positif di Indonesia,” ucap Jodi kepada Thecuy.com pada Rabu (15/10/2025).

Menurut Jodi, sejak awal pembahasan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah disepakati bahwa peran pemerintah terbatas pada aspek regulasi dan kebijakan, bukan pada pembiayaan langsung. “Kami membutuhkan dukungan dalam bentuk regulasi, manajemen, dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang andal bagi Family Office internasional,” tambah Jodi.

Pendirian Family Office juga dianggap sesuai dengan visi pengembangan Indonesia Financial Centre serta kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang transparan, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nyata.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa secara eksplisit menyatakan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk pendirian Family Office. Ia menyuruh DEN untuk mengembangkan proyek tersebut sendiri. “Saya sudah mendengar isu Family Office lama, tapi biarkan saja. Jika DEN dapat membangunnya sendiri, maka biarlah mereka yang menanggung biayanya,” katanya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10). Purbaya memastikan bahwa anggaran hanya akan dialokasikan untuk program-program yang tepat sasaran, agar pelaksanaan bisa tepat waktu dan tidak terjadi kegagalan.

Purbaya mengaku tidak ikut terlibat dalam rencana pendirian Family Office dan mengaku belum memahami konsepnya dengan baik. “Saya tidak terlibat. Kalau ada yang ingin mendirikan, berdoalah saja. Saya belum mengerti konsepnya, meski Pak Ketua DEN sering membahasnya,” ucap Purbaya.

Dalam kesempatan lain, Purbaya menegaskan bahwa Family Office belum masuk dalam APBN, tetapi ia siap memberikan dukungan jika diperlukan. “Jika bisa berjalan, kita kerjakan. Kalau membutuhkan bantuan, kita dukung. Tapi sekarang belum ada di APBN, jadi saya tidak tahu detailnya,” kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Ia menambahkan bahwa diskusi lebih lanjut diperlukan karena ia masih kurang mengerti tentang Family Office.

Meskipun ada keraguan dari Purbaya, pendirian Family Office terus didorong oleh DEN sebagai langkah strategis untuk mengembangkan sektor keuangan Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang kuat, Indonesia berpotensi menjadi destinasi paling menarik bagi investor global, mengukuhkan statusnya sebagai pusat keuangan regional yang berdaya saing. Perdebatan ini membuka ruang untuk peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page