Perbaikan Ponpes Al Khoziny Didukung APBN Menurut Purbaya, Ada Yang Dikatakan Saya Jangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa ada pihak yang menghubunginya melalui pesan untuk tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang runtuh pada Senin (29/9). Padahal, Purbaya sebelumnya telah menyatakan bahwa ia akan meninjau proposal terlebih dahulu. Namun, terdapat pesan di WhatsApp yang meminta agar perbaikan pondok pesantren tersebut tidak menggunakan APBN demi menghindari kecemburuan dari pihak lain.

“Pada waktu itu saya sudah mengatakan begitu, ‘saya akan melihat terlebih dahulu’, tiba-tiba ada yang mengirimkan pesan ke saya via WhatsApp, ‘jangan, nanti orang lain iri’,” katanya saat berbicara di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025). Sayangnya, Purbaya tidak mengungkapkan siapa yang mengirimkan pesan tersebut. Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima proposal mengenai perbaikan Ponpes Al Khoziny dengan menggunakan APBN.

Jika telah mengulas proposal tersebut, Purbaya pastikan akan segera mengambil keputusan apakah perbaikan pondok pesantren ini memang harus memanfaatkan APBN atau tidak. “Saya tidak tahu apa yang terbaik, tapi setelah melihat proposal, saya akan mengambil keputusan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan bahwa renovasi Pondok Pesantren Al Khoziny layak menggunakan dana APBN. Hal tersebut dikarenakan terdapat 1.900 santri yang berlokasi di sana. “Al Khoziny ini layak untuk dibantu dengan APBN, karena dengan jumlah santri sebanyak 1.900, mereka akan belajar di mana? Apakah akan dibiarkan di tenda? Apakah pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusinya? Kepada anggota DPR yang memprotes, apa solusi yang Anda berikan? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” katanya di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Cak Imin meminta semua pihak untuk mempertimbangkan nasib 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny. Ia mengecam adanya kritik terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar. “Jadi harapkan kita sadar bahwa kita membantu anak-anak negeri yang sedang belajar, sehingga saya sangat tidak mengerti mengapa upaya pemerintah yang melindungi anak-anak yang sedang belajar dan tidak memiliki tempat belajar dikritik. Jika kita tidak berbuat apa-apa, nanti orang akan marah juga, kan aneh ya. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi kesadaran bersama,” ujarnya.

Menanggapi isu ini, beberapa ahli mengemukakan bahwa penggunaan APBN dalam proyek sosial seperti ini harus melalui proses transparansi yang jelas. Mereka menyarankan agar pemerintah memastikan adanya audit yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana. Selain itu, sebuah studi kasus di daerah lain menunjukkan bahwa pendanaan dari APBN untuk infrastruktur pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, pemantauan dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjamin efektivitas pengelolaan dana publik.

Pernyataan ini mendorong pembaca untuk melihat lebih dalam tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan. Ketika semua pihak bersatu untuk mengutamakan kepentingan anak-anak, solusi yang terbaik akan muncul. Marilah kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah dengan mendukung upaya pemerintah dalam transformasi pendidikan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page