Purbaya Menolak Membayar Utang Kereta Cepat dengan Dana APBN

Pemerintah sedang mengkaji berbagai pilihan untuk menangani hutang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), juga dikenal sebagai Whoosh. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah untuk menghindari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembayaran hutang ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan hutang ini. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Danantara telah mendapatkan sekitar Rp 80 triliun dari dividen BUMN. Selain itu, pengelolaan BUMN juga telah ditugaskan kepada Danantara. Dalam konteks ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemegang saham utama di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang sendiri memiliki 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), entitas yang mengelola Whoosh.

Menurut Purbaya, lebih logis jika utang Whoosh dikelola oleh Danantara. Ia juga mengkritik penggunaan APBN untuk membayar utang ini, yang dianggap sebagai langkah yang tidak tepat. Ia menyatakan bahwa jika uang harus diambil dari sumber tertentu, lebih baik diambil dari dividen BUMN yang telah diterima Danantara.

“Whoosh dikelola oleh Danantara, mereka telah meraup lebih dari 80% dividen dari BUMN, seharusnya pembayaran diambil dari situ saja,” ujar Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). Ia menambahkan bahwa jika APBN digunakan untuk membayar utang, hal tersebut akan meragukan karena keuntungan sebenarnya akan diambil oleh Danantara.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, telah menyediakan beberapa skema untuk mengatasi hutang Whoosh. Salah satu opsi yang diajukan adalah menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah. Artinya, KCIC akan beralih menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light), sehingga utang infrastruktur akan berpindah ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

Opsi lain yang diajukan adalah penambahan modal baru untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan perusahaan, sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang dapat lebih seimbang. Dony juga mengemukakan bahwa ada pilihan untuk menyerahkan infrastruktur seperti halnya industri kereta api lainnya, di mana infrastruktur menjadi milik pemerintah.

“Apakah kita tambahkan equity yang pertama, atau juste serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api lainnya, di mana infrastruktur milik pemerintah,” ungkap Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

Pemerintah sedang menghadapi tantangan besar dalam mengelola utang Whoosh. Solusi yang tepat akan memastikan stabilitas keuangan tanpa merugikan APBN. Mempertimbangkan opsi seperti penyerahan infrastruktur atau penambahan modal baru dapat memberikan fleksibilitas bagi KAI dalam mengelola hutang dengan lebih efisien. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan infrastruktur kereta cepat di Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page