Status Akun PSN PIK Milik Aguan Dihapus oleh Prabowo

Di ibu kota negara, sebuah proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Grup, milik Sugianto Kusuma atau Aguan, kini tidak lagi terdaftar sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, menggantikan keputusan sebelumnya yang dibuat oleh Joko Widodo.

Penghapusan proyek ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ke-8 atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan baru ini mulai berlaku sejak tanggal 24 September 2025.

Dalam revisi terbaru, proyek PIK 2 Tropical Coastland telah dihilangkan dari daftar PSN. Sebelumnya, proyek tersebut terdaftar dalam sektor pariwisata dengan nomor 226, sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 pada masa kepemimpinan Jokowi.

Dalam dokumen perubahan daftar PSN, dicantumkan secara eksplisit bahwa proyek PIK 2 telah dihapus, seperti yang diambil dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, Senin (13/10/2025).

Ketika suatu proyek ditarik dari daftar PSN, maka proyek tersebut tidak lagi mendapatkan kemudahan dalam perizinan dan fasilitas lain yang biasanya diterima oleh PSN. Meskipun demikian, proyek tersebut masih dapat dilanjutkan.

Menurut data Thecuy.com, PIK 2 Tropical Coastland direncanakan untuk mengembangkan kawasan wisata ramah lingkungan dengan investasi mencapai Rp 65 triliun. Luas wilayah pengembangan berbasis hijau mencapai 1.755 hektare.

Pada saat itu, PIK 2 mendapatkan status PSN bersama dengan 13 proyek lain, termasuk pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Internal di Istana Negara yang dipimpin oleh Jokowi pada 18 Maret 2024.

Proyek pengembangan PIK 2 terletak di sekitar jalur pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek ini terbentuk setelah berhasil mengembangkan Kawasan PIK 1 dan Pulau Reklamasi, yakni Golf Island and Ebony, dengan total luas pengembangan sekitar 1.600 hektare.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan adanya beberapa masalah dalam proyek PIK 2. Salah satunya adalah kesenjangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Setelah pengecekan kami terhadap kawasan PIK 2, terungkap bahwa RTRW Provinsi tidak sesuai, RTRW Kabupaten/Kota tidak sesuai, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum ada, itu yang pertama,” katanya dalam Media Gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Selain masalah RTRW, Nusron Wahid juga menggaris bawahi bahwa kawasan PIK 2 memiliki persengketaan dengan wilayah hutan lindung. Dari total lahan seluas sekitar 1.700 hektare, sekitar 1.500 hektare di antaranya adalah kawasan hutan lindung.

“Dan hutan lindung itu sampai saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konservasi, dari hutan konservasi menjadi APR, belum sama sekali,” tambahnya.

Pembatalan status PSN PIK 2 oleh Prabowo Subianto menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keteraturan dan kelayakan proyek strategis. Meski demikian, pengembang masih memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan mengatasi berbagai isu yang ada, seperti permasalahan RTRW dan status hutan lindung. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi pengembang proyek lain untuk selalu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page