Komisi I DPRD Tasikmalaya merencanakan untuk memanggil Sekda Zen untuk menjelaskan dugaan ketidakadilan dalam rotasi dan mutasi jabatan ASN yang dilaporkan ke Ombudsman RI wilayah Jawa Barat.
Anggota Komisi I DPRD Tasikmalaya, Andi Supriyadi, mengungkapkan rencana tersebut akan dilaksanakan dalam rapat kerja pada pekan ini. “Kami akan mengundang Sekda bersama BKPSDM dan ASN terkait untuk memberikan keterangan. Tujuan kita adalah memahami permasalahan yang mendorong ASN melapor ke Ombudsman,” ujar Andi, Minggu (12/10/2025).
Langkah ini merupakan upaya pengawasan DPRD terhadap manajemen kepegawaian di Pemkab Tasikmalaya. “Kita ingin memastikan proses penatausahaan ASN berjalan adil dan sesuai aturan. Jika ada keluhan, harus segera diklarifikasi untuk menghindari stigma negatif,” tegasnya.
Komisi I menilai kasus ini perlu menjadi evaluasi bagi Pemkab dalam penerapan sistem merit dan transparansi mutasi. “Kita akan memantau agar tidak ada ASN yang terluka akibat kebijakan non-objektif. Semua harus sesuai regulasi, tanpa campur tangan kepentingan pribadi,” tambah Andi.
Kasus ini bermula setelah Irvan Mulyadie, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Sukaratu, mengajukan laporan ke Ombudsman Jawa Barat. Ia mengaku tidak merasa diperlakukan adil dalam mutasi yang diterimanya akhir September 2025. Sebelumnya, Irvan berstatus Kepala Subbagian Kearsipan Sekda Tasikmalaya.
“Saya memohon Ombudsman untuk menilai apakah mutasi saya sudah sesuai aturan. Biarkan mereka yang berwenang memutuskan,” kata Irvan pasca konsultasi.
Irvan dikenal sebagai ASN berprestasi dengan riwayat menonjol di bidang literasi dan kebudayaan. Ia pernah menjadi Juara II Lomba Puisi ASEAN dan mewakili negeri dalam MASTERA. Di level daerah, Irvan pun pernah dianugerahi sebagai ASN Inspiratif Tasikmalaya.
Penanganan kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang ketelitian sistem mutasi yang saat ini diterapkan. Apakah tanggapan Pemkab akan cukup untuk membuktikan transparansi dalam manajemen ASN? Keberanian Irvan untuk melaporkan dugaan ketidakadilan justru menunjukkan pentingnya mekanisme pelaporan independen dalam memastikan keadilan bagi para pejabat negeri.
Dalam era digital yang semakin transparan, kasus seperti ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah lainnya. Terutama ketika para pejabat negeri yang berprestasi justru merasa tertekan oleh sistem yang seharusnya menjamin keadilan. Bagaimana Pemkab Tasikmalaya akan membenahi sistemnya? Dan bagaimana Ombudsman akan tanggapi laporan ini? Semua ini akan menentukan kredibilitas tata kelola kepegawaian di level lokal.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.