AS Shutdown, Trump Dialihkan Dana Riset Senilai Rp 132 T untuk Pembayaran Gaji Tentara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan penemuan sumber dana untuk membayar upah pasukan militer pada tanggal 15 Oktober. Ini terjadi saat Amerika sedang mengalami shutdown, yang menyebabkan berbagai kegiatan dan pembayaran gaji pegawai federal, termasuk personel militer aktif, terganggu akibat ketidaksetujuan anggaran dari kongres. Namun, Trump telah memerintahkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menggunakan semua dana yang tersedia agar pembayaran gaji militer tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Menurut laporan dari CNN pada Minggu, 12 Oktober 2025, Gedung Putih menyebutkan bahwa dana ini akan diambil dari anggaran riset dan pengembangan (R&D) yang dimiliki oleh Pentagon, dengan jangka waktu penggunaan hingga dua tahun ke depan. Pentagon mengungkapkan bahwa sekitar US$ 8 miliar atau sekitar Rp 132 triliun (dengan kurs Rp 16.600) dari dana penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi tahun fiskal sebelumnya akan dialihkan untuk membayar gaji tentara.

Tindakan Trump ini berpotensi menjadi bahan gugatan hukum, karena penggunaan dana yang sudah disetujui Kongres dianggap melampaui kewenangan eksekutif. Di sisinya, anggota Partai Republik di Kongres menolak untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang khusus pembayaran militer. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mendesak Partai Demokrat agar segera meresmikan anggaran. Trump sebelumnya telah menjamin bahwa anggota militer tetap akan menerima gaji meskipun pemerintah sedang dalam keadaan tutup.

“Kita akan pastikan setiap dolar terakhir sampai ke tangan pasukan kita,” katanya saat berbicara dalam acara Angkatan Laut di Norfolk, Virginia, beberapa hari yang lalu. Masih belum diketahui apakah Penjaga Pantai Amerika Serikat, satu-satunya cabang militer yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, akan menerima gaji dari dana yang dialihkan tersebut. Dalam shutdown pemerintahan tahun 2019, anggota aktif Penjaga Pantai pernah tidak menerima bayaran untuk pertama kalinya dalam sejarah militer Amerika Serikat, sebelum akhirnya menerima gaji setelah shutdown selesai.

Trump mengungkapkan bahwa ia telah menyisihkan dana untuk memastikan gaji militer tetap dibayarkan pada 15 Oktober, walaupun pemerintah masih dalam keadaan shutdown. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas finansial pasukan militer yang terancam karena kesulitan anggaran. Menteri Pertahanan Pete Hegseth diperintahkan untuk menggunakan seluruh dana yang tersedia agar gaji tentara tetap terbayar tepat waktu. Informasi ini diambil dari anggota Pentagon, yang menyatakan bahwa dana sebesar US$ 8 miliar atau sekitar Rp 132 triliun akan dialihkan dari anggaran riset dan pengembangan untuk pembayaran gaji.

Langkah ini tetap berisiko dihadapkan pada gugatan hukum, karena penggunaan dana tersebut melampaui batasan kewenangan eksekutif. Sementara itu, anggota Partai Republik menolak untuk menggelar pemungutan suara terkait undang-undang pembayaran militer. Trump sebelumnya telah berjanji bahwa pasukan militer akan menerima gaji walaupun pemerintah tidak beroperasi. Dia menguatkan komitmennya saat berpidato di acara Angkatan Laut di Norfolk, menggaris bawahi kepeduliannya terhadap para personel militer.

Sementara itu, status Penjaga Pantai Amerika Serikat masih belum jelas apakah akan menerima pembayaran dari dana yang dialihkan. Dalam kasus shutdown tahun 2019, mereka pernah tidak menerima gaji selama beberapa waktu, sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer Amerika Serikat.

Meskipun langkah ini dapat memenuhi kebutuhan gaji militer saat ini, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan anggaran dapat menimbulkan masalah hukum dan politik. Partai Demokrat dan Republik sedang berada dalam perselisihan yang intens, dan pengalihan dana ini bisa menjadi salah satu poin kontroversi dalam perdebatan terkait anggaran. Penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin agar stabilitas pemerintahan dan pembayaran gaji untuk seluruh pegawai federal dapat kembali normal.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page