Wakil Ketua DPR Menegaskan Dana Reses Tidak Naik: Sudah Diverifikasi

Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI, mengklarifikasi bahwa tidak terjadi kenaikan dana reses anggota DPR untuk periode 2024-2029. Dia menegaskan hal ini setelah melakukan verifikasi sendiri. “Setelah dicek, tidak ada peningkatan. Sudah dipastikan di tingkat kepemimpinan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).

Saan menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPR telah mengusulkan alokasi dana sebesar Rp 702 juta untuk periode tersebut. Hal ini karena adanya tambahan dalam indeks kegiatan dan jumlah titik yang harus dipenuhi. “Tetap Rp 700an juta, jadi tidak bertambah. Karena tidak ada tambahan titik, artinya juga tidak ada penambahan angka,” tambahnya.

Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR lainnya, juga membantah kabar tentang kenaikan dana reses. Dasco menegaskan bahwa dana reses anggota DPR untuk periode 2019-2024 adalah Rp 400 juta. Namun, untuk periode 2024-2029, Sekretariat Jenderal DPR menetapkan penambahan dalam indeks kegiatan dan jumlah titik, sehingga dana diusulkan menjadi Rp 702 juta. “Ini bukan kenaikan, melainkan kebijakan yang berbeda sesuai periode anggota DPR. Jadi, untuk periode 2019-2024, indeks dan jumlah titiknya berbeda,” jelas Dasco kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).

Dasco menjelaskan bahwa dana tersebut bukan untuk anggota DPR secara pribadi, melainkan untuk kegiatan reses yang meliputi serapan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil). “Kegiatan reses ini berfokus pada serapan aspirasi masyarakat melalui berbagai program, seperti baksos dan kegiatan serupa, serta menjalankan tugas pengawasan di dapil masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, Dasco menjelaskan bahwa kegiatan reses tidak dilakukan setiap bulan, tetapi sekitar 4 hingga 5 kali dalam setahun. “Reses anggota DPR dilakukan empat atau lima kali dalam setahun, bukan setiap bulan. Anggota DPR hanya menjalankan tugas yang sudah direncanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan jumlah indeks dan titik kegiatan yang harus dilakukan,” tutupnya.

Menurut data terbaru, dana reses anggota DPR sering menjadi perdebatan di masyarakat karena adanya kesan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Namun, kenyataannya, dana ini sebenarnya ditujukan untuk kegiatan yang lebih luas, seperti pengawasan dan interaksi dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik agar masyarakat dapat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari alokasi dana tersebut.

Dana reses anggota DPR adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur produktivitas dan kinerja anggota DPR dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dengan adanya mekanisme yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja para anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks ini, transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci utama agar masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan yang konstruktif.

Kehadiran dana reses sebagai bagian dari sistem pengawasan DPR menunjukkan betapa pentingnya interaksi langsung antara anggota DPR dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, anggota DPR dapat lebih dekat dengan isu-isu yang ada di lapangan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dana reses bukan hanya tentang angka, tetapi tentang komitmen untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kegiatan reses, diharapkan ada lebih banyak inisiatif yang dapat menjembatani antara anggota DPR dan warga. Dengan demikian, dana yang dialokasikan untuk reses dapat dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan yang sesungguhnya, yaitu mengembangkan dan memajukan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page