Pembahasan NasDem Soal Perbaikan Ponpes Al Khoziny Menggunakan Dana APBN Agar Tidak Menimbulkan Polemik

Saan Mustopa, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, mendorong pemerintah untuk menyelidiki rencana pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan dana dari APBN. Dia menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan diskusi mendalam terkait rencana tersebut.

Saan mengekspresikan keprihatinannya terhadap insiden keruntuhan bangunan pesantren yang menewaskan banyak korban. Menurutnya, penanganan korban dan evakuasi harus menjadi prioritas utama. “Kita sangat prihatin dengan keadaan pesantren di Sidoarjo. Ini juga harus menjadi perhatian bersama karena duka ini sangat mendalam bagi generasi mendatang,” katanya saat diwawancarai di Gedung NasDem Tower, Sabtu (11/10/2025).

Pengungkapan Saan juga menekankan bahwa evakuasi harus selesai dengan benar, tanpa ada yang tertinggal di bawah reruntuhan. “Kedua, kita harus pastikan evakuasi selesai dengan benar, semua area dihapuskan, tidak ada yang tertinggal di bawah reruntuhan pesantren,” tambahnya.

Mengenai rencana perbaikan pesantren dengan dana APBN, Saan meminta agar hal tersebut dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah dan DPR. “Karena menggunakan dana APBN, pastikan pembahasan dilakukan di level kementerian dan pemerintahan,” katanya.

Menurut dia, diskusi ini penting agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. “Juga perlu dibahas dengan Komisi V DPR agar keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang pembangunan pesantren dengan dana APBN tidak menimbulkan polemik,” ucapnya.

Saan mengaku mengerti niat pemerintah untuk membantu pesantren bangkit kembali. Namun, dia berharap realisasi rencana tersebut tidak membuat masalah baru. “Niat kementerian PU dan Menteri PU pasti baik, tapi harus dijalankan dengan baik agar tidak menimbulkan kontroversi,” katanya.

Dia juga berpendapat bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan pengelola pesantren, termasuk terkait prosedur IMB. “Peristiwa ini harus menjadi catatan bagi semua pihak,” tutupnya.

Rencana perbaikan pesantren yang ambruk pada 29 September 2025 dengan dana APBN diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Dia mengatakan bahwa sementara dana perbaikan akan menggunakan APBN, ada kemungkinan juga dukungan dari pihak swasta. “Insyaallah, sementara dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan ada bantuan swasta juga,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).

Bencana keruntuhan pesantren ini tidak hanya menuntut banyak korban jiwa, tetapi juga mengungkapkan kekurangan dalam pengawasan pembangunan di Indonesia. Pemerintah harus lebih bijak dalam alokasi dana publik, terutama dalam proyek-proyek yang sensitif seperti pendidikan. Perbaikan fasilitas pendidikan harus dilakukan dengan standar yang ketat dan prosedur yang transparan agar insiden seperti ini tidak terulang. Kesempatan ini juga bisa menjadi ajaran bagi pengelola pesantren dan instansi terkait untuk lebih memperhatikan kesehatan bangunan dan keselamatan siswa.

Baca juga Berita lainnya di News Page