Pembekuan Jabatan Sekretaris Lurah Petojo Karena Penampakan Hidup Mewah di Media Sosial

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Pemprov DKI) telah memutuskan untuk menghentikan sementara jabatannya Sekretaris Kelurahan Petojo Selatan, Febriwaldi, setelah dampak ungapan-unggapan di media sosial yang menampilkan gaya hidup yang mewah. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah melakukan tindakan tegas dengan melakukan investigasi internal.

“Kami segera bekerjasama dengan Wali Kota Jakarta Pusat dan Inspektur Pembantu kota untuk langsung mengambil langkah. Investigasi akan dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk sanksi yang akan diberikan,” ujar Dhany dalam keterangan, Jumat (10/10/2025).

Investigasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 huruf c, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 2 ayat (3) huruf d dan h Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Febriwaldi menjadi sorotan publik setelah beredar foto-foto yang menggambarkannya seringkali menikmati fasilitas bergengsi, seperti perjalanan ke luar negeri dan kepemilikan kendaraan yang sangat mahal. Di akun media sosialnya, Febriwaldi pernah menampilkan gaya hidup mewah saat masih bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Beberapa ungapan yang menjadi isu termasuk momen perjalanan ke luar negeri pada tahun 2015-2026, pembelian sepeda motor pada 2020, serta sepeda pada 2022.

Dhany menyatakan bahwa perilaku Febriwaldi dianggap tidak sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 14/SE/2023 yang menekankan pentingnya hidup sederhana bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Dhany menegaskan bahwa keputusan pemberhentian sementara terhadap Febriwaldi telah dikeluarkan melalui Keputusan Lurah Petojo Selatan Nomor 42 Tahun 2025.

“Kami tunduk pada aturan dengan prinsip berhati-hati dan sesuai prosedur. Penangguhan ini dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan umum sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut,” tutupnya.

Pendapat masyarakat mulai terbagi mengenai kasus ini. Sementara sebagian mendukung penegakan disiplin, sebagian lain merasa tindakan yang diambil terlalu keras. nevertheless, kasus ini menjadi pelajaran bagi pejabat lain agar lebih hati-hati dalam menampilkan citra diri di media sosial.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan