Pembagian Dana Transfer ke Daerah Diputuskan Purbaya dengan Kondisi Tertentu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang mempertimbangkan untuk tidak memotong dana transfer ke daerah, tetapi dengan syarat pemerintah daerah harus menampilkan perbaikan dalam kinerja keuangannya. Sebelumnya, 18 gubernur anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah mengajukan permohonan agar anggaran transfer ke daerah pada tahun 2026 tidak dikurangi.

“Jika kinerja mereka memuaskan, maka akan kami pertimbangkan untuk tidak melakukan pemotongan. Namun, jika tidak, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan penyesuaian,” ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Purbaya mengakui permintaan gubernur-gubernur tersebut, tetapi menegaskan bahwa dana transfer ke daerah seharusnya dialokasikan untuk kegiatan yang tepat sasaran. “Semua pasti kecewa dengan keputusan ini. Namun, yang lebih kecewa adalah rakyat dan pemerintah pusat ketika uang yang dialokasikan tidak digunakan dengan efektif. Jika pada triwulan kedua tahun depan kinerja mereka menunjukkan perbaikan, kita akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi,” jelas Purbaya.

Rencananya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, yang juga merupakan salah satu perwakilan APPSI, menolak pemotongan anggaran transfer ke daerah pada 2026. Menurutnya, pemotongan tersebut akan sangat memengaruhi keuangan daerah. “Kami semua telah menyampaikan keinginan agar dana transfer dari pusat ke daerah tidak dipotong, karena dana saat ini hanya mencukupi belanja rutin. Dana untuk infrastruktur seperti jalan dan jembatan telah berkurang, sehingga kami meminta agar tidak ada pemotongan,” katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menyampaikan keluhan serupa, karena anggaran daerahnya dipotong hingga 25%. Ia berharap adanya evaluasi dari Purbaya agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target yang diharapkan. “Kami semua telah mengajukan usulan agar anggaran tidak dipotong, karena ini menjadi beban bagi semua provinsi,” tegas Muzakir.

Terbaru, beberapa studi menunjukkan bahwa pemotongan anggaran transfer ke daerah dapat memengaruhi kinerja ekonomi daerah secara signifikan. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan (LIPEK) menunjukkan bahwa provinsi dengan dana transfer yang stabil cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini karena dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan layanan publik yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi analisis, terlihat bahwa pemerintah pusat perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kinerja keuangan yang efektif. Dengan demikian, evaluasi yang tepat dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan manajemen keuangan, sehingga dana yang dialokasikan dapat digunakan dengan maksimal. Peningkatan kinerja keuangan daerah tidak hanya akan manfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung.

Tantangan dalam pengelolaan dana transfer ke daerah tetap ada, tetapi dengan komunikasi yang terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, solusi yang optimal dapat ditemukan. Menghindari pemotongan anggaran tidak selalu menjadi jawaban, namun evaluasi yang cermat dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dapat menjadi langkah yang lebih efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembaruan keuangan daerah harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk mengevaluasi dan meningkatkan penggunaan dana, sehingga setiap sentimen yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan menjadi kunci sukses dalam mengembangkan daerah yang sejahtera.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page