Purbaya Mengaku Ada Dana Nganggur Rp 275 T di BI yang Akan Ditarik Lag

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa pemerintah masih memiliki uang yang belum digunakan sebesar Rp 275 triliun di Bank Indonesia. Dana tersebut akan dialokasikan sebagian ke Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.

Dalam keterangan setelah menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La, Purbaya menjelaskan, “Saya saat ini memiliki Rp 275 triliun tunai yang tidak digunakan. Sehingga, kami sedang dalam diskusi dengan mereka untuk menentukan berapa jumlah yang dapat mereka terima.” Pada Rabu (8/10/2025), ia menegaskan bahwa tidak akan memaksakan penempatan dana tersebut kepada bank-daerah tersebut. Saat ini, pembahasan sedang berlangsung untuk menentukan jumlah yang optimal agar dana tersebut dapat dialokasikan kembali dalam bentuk kredit.

Purbaya menambahkan, “Sebagai bentuk diskusi, saya atau orang yang saya kirim saat ini sedang membicarakan hal ini dengan mereka. Kami mengecek berapa jumlah yang dapat mereka terima. Saya tidak akan memaksakan. Jika tidak dapat, ya sudah. Namun DKI dan Bank Jatim tampaknya tertarik. Saya sudah bertemu dengan gubernur di sana, dan mereka tampaknya setuju.”

Penempatan dana pemerintah ke bank daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang. “Saya coba dulu ke dua bank ini karena ukurannya besar, jadi saya merasa lebih aman jika ditaruh di sana. Jika uangnya hilang, saya akan memotong DAU atau sumber lain, dan sudah selesai,” jelas Purbaya.

Selain bank daerah, Purbaya juga mempertimbangkan untuk menambah penempatan dana ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini akan dilakukan jika penempatan awal berhasil terserap dengan baik.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan Rp 200 triliun ke lima bank sejak 12 September 2025. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) masing-masing menerima Rp 55 triliun, sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Rp 25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

Purbaya menambahkan, “BRI mengajukan permintaan tambahan. Nanti saya akan mengecek dengan teliti apakah mereka benar-benar siap atau belum.”

Menurut data terbaru, strategi penempatan dana pemerintah ke bank-bank ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada kuartal ketiga tahun 2025. Namun, analis keuangan menduga bahwa ini akan memberikan momentum bagi sektor ekonomi lokal. Studi kasus dari penyediaan dana sebelumnya menunjukkan bahwa penyaluran kredit kepada UMKM dapat mendorong perekonomian daerah, terutama jika dikelola dengan efisien.

Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan untuk mendukung sektor-sektor strategis yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya untuk menurunkan angka defisit, tetapi juga untuk membangun stabilitas ekonomi masa depan. Dengan penyaluran dana yang tepat sasaran, pemerintah dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dana yang dialokasikan ini bukan hanya tentang mengurangi defisit, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan dan menopang perekonomian daerah. Dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat, dana ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan. Mari kita dukung dan pantau langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan dengan bijak.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page