Bahlil Menanggapi Tambahan Saham 12% di Freeport: Biaya yang Sangat Ekonomis

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, kembali berkomentar mengenai peningkatan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebelumnya, perusahaan tambang Freeport-McMoRan (FCX) dilaporkan setuju untuk menyerahkan 12 persen saham PTFI kepada Pemerintah Indonesia tanpa biaya.

Ketika ditanya apakah pemerintah benar-benar menerima saham tersebut secara gratis, Bahlil hanya mengatakan bahwa pemerintah akan memperoleh tambahan saham dengan biaya yang sangat rendah. “Jelas dengan biaya yang sangat minim, kalau diperlukan valuasi asetnya sangat kecil,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, hari Rabu (8 Oktober 2025).

Kata Bahlil berbeda dengan yang disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi serta CEO BPI, Danantara Rosan Roeslani. Menurut Roeslani, peningkatan kepemilikan saham tersebut dilakukan tanpa biaya sama sekali. Namun, ia menyoroti bahwa hasil negosiasi tersebut masih dalam proses finalisasi.

“Hasil negosiasi kami juga menunjukkan kita akan mendapatkan tambahan 12 persen saham. Tanpa biaya sama sekali. Implementasinya akan terus difinalisasi,” kata Rosan saat ditemui wartawan di JCC Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (8 Oktober 2025).

Rosan juga menambahkan bahwa pemerintah sedang menyusun rincian kesepakatan terkait peningkatan kepemilikan saham. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa kesepakatan telah mencapai titik setuju.

PT Freeport Indonesia menjadi salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, dan peningkatan kepemilikan saham pemerintah dianggap langkah strategis untuk mengukuhkan kontrol atas sumber daya alam nasional. Transaksi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan manajemen yang lebih baik terhadap operasi perusahaan tambang tersebut.

Dengan peningkatan kepemilikan saham, pemerintah dapat lebih aktif dalam membuat keputusan yang mempengaruhi operasi dan kegiatan perusahaan, termasuk aspek lingkungan dan sosial. Hal ini juga dapat memberikan manfaat bagi pemerataan keuntungan dari sektor tambang ke masyarakat Indonesia.

Keputusan ini juga mungkin menjadi langkah awal untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam sektor tambang lainnya, sehingga dapat memastikan pengelolaan sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah juga tengah merencanakan berbagai kebijakan untuk mendukung industri tambang, termasuk peningkatan kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Hal ini akan membantu perusahaan tambang untuk bekerja lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dengan semakin besarnya peranan pemerintah dalam sektor tambang, diharapkan dapat tercipta lingkungan industri yang lebih sehat dan berdaya saing di tingkat global. Pembangunan infrastruktur dan dukungan teknologi juga akan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Dengan semakin banyaknya investasi dan dukungan dari pemerintah, PT Freeport Indonesia dan perusahaan tambang lainnya diharapkan dapat berkembang dengan lebih baik, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan