Rencana Penambahan Saham Pemerintah di PT Freeport Indonesia Naik ke 12%

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Proses perundingan tentang peningkatan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia telah diselesaikan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil membenarkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Freeport Indonesia sebesar 12%. Sebelumnya, target pemerintah adalah untuk menaikkan porsi saham di atas angka 10%.

“Perundingan tentang peningkatan saham Freeport telah selesai, saya menyatakan telah final, dengan tambahan 12%,” kata Bahlil saat bertemu dengan wartawan di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Meskipun demikian, Bahlil tidak menjelaskan kapan peningkatan saham tersebut akan berlaku secara efektif. Hal ini karena izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport saat ini masih berlaku hingga tahun 2041.

“Nanti itu akan dilihat setelah perpanjangan. Sekarang, tambang yang beroperasi saat ini masih berlaku hingga 2041. Kapan waktu pastinya akan dibicarakan kemudian,” jelas Bahlil.

Peningkatan saham pemerintah di Freeport merupakan bagian dari perundingan perpanjangan IUPK. Bahlil sebelumnya juga menyebutkan bahwa langkah ini diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Berdasarkan instruksi Pak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Pak Presiden. Pak Presiden juga telah memberikan arahan, salah satunya adalah peningkatan saham sekitar di atas 10%,” penggal Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

“Saya rencananya mungkin di awal Oktober kita akan melakukan penutupan final dengan pihak Freeport,” tambah Bahlil.

Peningkatan kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia menjadi langkah strategis dalam mengukuhkan kontrol negara terhadap sumber daya alam yang berpotensi tinggi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional di sektor pertambangan. Dengan peningkatan saham ini, diharapkan Freeport dapat terus berkembang secara berkelanjutan sambil menekankan pada aspek keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

Studi kasus tentang pengaruh peningkatan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang lainnya menunjukkan bahwa langkah ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasional. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mendorong pembangunan infrastruktur lokal dan pengembangan sumber daya manusia di daerah sekitar.

Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan keinginan untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih bijak dan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Inovasi dalam pengelolaan tambang seperti Freeport dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan