Tito Sentil Daerah Hobi Rapat dan Dinas Sana-Sini: 4 Kali Jadi 20 Kali!

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah tengah berupaya mengoptimalkan pengalokan anggaran negara khusus untuk program-program yang menjadi prioritas. Upaya ini tidak hanya terarah pada tingkat pusat, tetapi juga diperluas kepada pemerintahan daerah.

Menurut Ketua Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pemerintah daerah sering kali mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan yang kurang signifikan. Sebagai contoh, biaya perjalanan dinas sering kali meningkat secara signifikan akibat pengulangan yang tidak perlu.

“Pemborosan dalam belanja birokrasi dan operasional sering terjadi, seperti rapat-rapat yang berulang kali tanpa tujuan jelas, atau perjalanan dinas yang padat,” katanya dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Tito menegaskan bahwa penghematan anggaran adalah kewajiban agar tidak terjadi pemborosan. Hal ini disampaikan sejak awal kepada kepala daerah yang baru dilantik, dengan tujuan membangun wilayah dengan lebih efisien.

“Penghematan harus dilakukan agar dana publik tidak terbuang. Pembayaran gaji pegawai harus tetap terjamin,” tegasnya.

Pemerintah pusat terus memantau realisasi anggaran yang dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk pendapatan daerah. Jika terjadi penurunan pendapatan daerah namun belanjaan terus meningkat, Tito tidak ragu-ragu untuk mengirim surat peringatan.

“Pengawasan ini penting. Saya tidak segan-segan mengirimkan surat teguran jika perlu, termasuk tembusan kepada DPRD untuk memastikan sistem politik daerah berjalan dengan baik. Daerah harus takut terhadap penegak hukum, DPRD, dan rakyat,” ungkapnya.

Data terbaru menunjukkan bahwa efek efisiensi anggaran telah mengurangi pemborosan di tingkat daerah sebesar 15% dalam setahun terakhir. Studi kasus di beberapa kota besar menunjukkan bahwa penghematan dalam biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat tidak penting telah membebaskan dana sebesar Rp. 5 triliun untuk digunakan pada infrastruktur dan layanan masyarakat.

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat telah memotivasi pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Peningkatan produktivitas nasional tidak hanya bergantung pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada kebijakan yang tepat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan fasilitas umum dan layanan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat rasa percaya diri dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian, setiap pemda harus terus berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik demi kemajuan yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan